Page 120 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral
dan Batubara ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf k dan huruf u.
Pengaturan tersebut tidak berlaku terhadap kewenangan pemerintah
daerah kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ketentuan
lampiran huruf cc pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan
sumber daya mineral pada angka 2 sub urusan Mineral dan Batubara
kewenangan pemerintah daerah Provinsi. Asas hukum lex posterior
derogat legi priori yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang
paling baru mengesampingkan peraturan yang lama.
Contoh:
Berdasarkan asas hukum lex posterior derogat legi priori, peraturan
perundang- undangan yang baru dalam Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ketentuan Pasal 18 pada angka
2 yaitu perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perubahan ke-
tentuan Pasal 7 ayat (2) bahwa “Batas wilayah perencanaan Rencana
Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) huruf a, Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan Rencana Zonasi
Kawasan Strategis Nasional Tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c ditetapkan oleh pemerintah pusat mengesampingkan
peraturan perundang- undangan yang lama yaitu Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil ketentuan Pasal 7 ayat (3) bahwa “Pemerintah
Daerah wajib menyusun semua rencana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan kewenangan masing-masing”. Dalam
pengharmonisasian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 71