Page 115 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 115
3. instansi vertikal lain terkait; dan
4. peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi 56
Pertanyaan 65
Bagaimana jika pada saat rapat pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi ditemukan
adanya penolakan, reservasi atau deklarasi konsepsi rancangan
perda provinsi?
Jawaban:
Jika pada saat rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantap-
an konsepsi rancangan perda provinsi ditemukan adanya penolakan,
reservasi atau deklarasi terhadap pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi maka penolak-
an dapat dilakukan karena alasan formil dan materiil. Penolakan
karena alasan formil dilakukan jika rancangan perda provinsi
tidak memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan per-
undang-undangan. Penolakan karena alasan materiil dilakukan jika
substansi rancangan perda provinsi tersebut bertentangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau
sederajat.
Dalam hal terjadi penolakan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia mengembalikan rancangan perda provinsi
disertai dengan alasan penolakan jika dalam rancangan perda pro-
vinsi diperlukan reservasi atau deklarasi terhadap satu atau beberapa
pasal yang dilakukan reservasi atau deklarasi.
56 Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 01.PP.04.2 Tahun
2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan perda.
66 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
