Page 114 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

2. Aspek teknik penyusunan dengan memperhatikan ketentuan se-
bagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang- Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- un-
dangan.
Proses pengharmonisasian terhadap aspek materi muatan dan
aspek teknik, didahului dengan pemeriksaan kelengkapan berkas
administratif yang berkaitan dengan tahapan perencanaan dan pe-
nyusunan yang telah dilaksanakan. Proses harmonisasi seharusnya
juga memperhatikan dan mencermati proses implementasi perda
dan mekanisme penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap ke-
tentuan perda. Tindak lanjut apa yang hendak dilakukan pemerintah
setelah perda berlaku, ekspektasi maksimal dari efektifitas penerapan
undang- undang untuk mencapai maksud dan tujuan peraturan
perundang-undangan, serta ketersediaan dana atau pembiayaan yang
akan dibebankan kepada anggaran pendapatan belanja negara atau
anggaran pendapatan belanja daerah. Seluruhnya dalam rangka ex-
ante evaluatie terhadap rancangan peraturan perundang-undangan
yang akan diberlakukan sebagai peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan 64

Siapa yang dapat diikutsertakan dalam rapat pengharmonisasian,
pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?
Jawaban:
Pihak yang dapat diikutsertakan dalam rapat pengharmonisasian
untuk memperoleh kesepakatan dan kebulatan konsepsi rancangan
perda adalah:
1. perangkat daearah yang mengajukan permohonan pengharmo-
nisasian;
2. perangkat daerah terkait;

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 65