Page 109 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 109
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. permohonan diajukan dengan melampirkan:
a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik
untuk rancangan perda provinsi;
b. rancangan perda provinsi yang telah mendapat paraf ko-
ordinasi oleh ketua tim penyusun dan perangkat daerah
pemrakarsa;
c. keputusan mengenai pembentukan panitia antarperangkat
daerah; dan
d. izin pembentukan rancangan perda provinsi dalam hal
rancangan perda provinsi tidak masuk dalam daftar pro-
gram pembentukan perda.
Pemrakarsa adalah Kepala Daerah dan/atau DPRD Provinsi yang
53
mengajukan usul penyusunan rancangan perda provinsi. Namun
dalam praktik jika persyaratan administratif pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi
tidak lengkap dan benar maka permohonan tersebut dikembalikan
sampai dengan terpenuhinya persyaratan administratif pengharmo-
nisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
Pertanyaan 60
Bagaimana prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan peman-
tapan konsepsi rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD?
Jawaban:
Prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan perda provinsi yang berasal dari DPRD sebagai berikut:
53 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk di
Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan …, Pasal 1 angka 4.
60 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
