Page 108 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 108
instansi vertikal kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Pembentukan peraturan perun-
dang-undangan”.
Pertanyaan 58
Bagaimana proses pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?
Jawaban:
Pengajuan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan kon-
sepsi rancangan perda provinsi dilakukan melalui permohonan
secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan kewenangan yang diberikan
oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan tugas dan
fungsi Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Pertanyaan 59
Persyaratan apa yang harus dipenuhi agar suatu rancangan perda
provinsi dapat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?
Jawaban:
Persyaratan agar suatu rancangan perda provinsi dapat dilakukan
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ran-
cangan perda provinsi yakni: 52
1. permohonan rancangan perda provinsi harus diajukan seca-
ra tertulis dari pemrakarsa kepada Kepala Kantor Wilayah
52 Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 01.PP.04.2 Tahun
2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan perda.
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 59
