Page 105 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 105
rancangan perda, Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia yang memiliki wewenang untuk melaksanakan proses
pengharmonisasian (sesuai pembagian kelompok kerja dalam
proses pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan konsep-
si rancangan peraturan daerah di Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia). Dalam proses pengharmoni-
sasian tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia mengikutsertakan tenaga Perancang Peraturan
Perundang-undangan baik yang telah ikut dalam proses penyu-
sunan maupun yang belum terlibat dalam proses penyusunan
tersebut.
Pertanyaan 55
Apa kriteria yang menentukan suatu rancangan perda provinsi di-
nyatakan selesai pada tahap tim penyusun rancangan perda provinsi?
Jawaban:
Kriteria rancangan perda provinsi dinyatakan selesai pada tahap
tim penyusun rancangan perda provinsi, antara lain:
1. sudah tidak terdapat permasalahan yang bersifat prinsipil me-
ngenai pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, jang-
kauan, arah pengaturan atau harmonisasi konsepsi rancangan
perda, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan peme-
rintah daerah provinsi, dan teknik penyusunan;
2. rancangan perda telah mendapatkan paraf koordinasi oleh ketua
tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa; dan
3. rancangan perda yang telah mendapatkan paraf koordinasi oleh
ketua tim penyusun dan perangkat daerah pemrakarsa, ketua
tim penyusun menyampaikan hasil rancangan tersebut kepada
gubernur.
56 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
