Page 107 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

pada hanya pada ruang lingkup judul rancangan peraturan per-
undang-undangan di daerah, tidak mengatur hal lain.
3. Pemantapan konsepsi adalah pengecekan atau pemeriksaan kem-
bali apakah keseluruhan materi muatan rancangan peraturan per-
undang-undangan di daerah tidak ada lagi keluhan atau pandangan
yang berbeda dari instansi, perangkat daerah, atau pemangku
kepentingan setelah hasil rapat pengharmonisasian disepakati.
Sedangkan pengertian dalam peraturan perundang-undangan me-
nyebutkan bahwa Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
Konsepsi Rancangan peraturan perundang-undangan yang dibentuk
di daerah adalah proses penyelarasan substansi rancangan peraturan
perundang-undangan dan teknik penyusunan peraturan perun-
dang-undangan, sehingga menjadi peraturan perundang-undangan
yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem
hukum nasional. 51

Pertanyaan 57

Siapakah yang berwenang melakukan pengharmonisasian, pembu-
latan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?
Jawaban:
Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
menyebutkan bahwa “Pengharmonisasian, pembulatan, dan pe-
mantapan konsepsi rancangan perda provinsi dilaksanakan oleh

51 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundangundangan yang dibentuk
di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, Permenkumham Nomor 22 Tahun 2018,
BN Tahun 2018 Nomor 1133, Pasal 1 angka 2.

58 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah