Page 110 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

1. rancangan perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh
anggota
DPRD, komisi, gabungan komisi, atau balegda yang pengharmo-
nisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsinya dikoordina-
sikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia.

2. rancangan perda yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, ga-
bungan komisi, atau balegda disampaikan secara tertulis disertai
dengan:
a. penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; dan
b. daftar nama dan tanda tangan pengusul.
3. rancangan perda disampaikan oleh ketua DPRD kepada Kepala
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda.

Pertanyaan 61
Bagaimana prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemanta-
pan konsepsi rancangan perda provinsi yang berasal dari pemerintah
daerah?

Jawaban:
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi ran-
cangan perda provinsi dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kemen-
terian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan prosedur sebagai
berikut: 54

54 Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 01.PP.04.2 Tahun
2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan perda.

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 61