Page 112 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 112
tembusan kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
undangan.
Pertanyaan 62
Siapakah yang memimpin rapat pengharmonisasian, pembulatan,
dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?
Jawaban:
Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan perda provinsi dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau menunjuk peja-
bat pimpinan tinggi pratama. Namun dalam hal pengharmonisasian
rancangan perda provinsi membahas isu krusial dan/atau dihadiri
kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, pimpinan tinggi
pratama di daerah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia mengoordinasikan dan memimpin rapat
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan, namun apabila
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manu-
sia berhalangan dapat menunjuk pejabat pimpinan tinggi pratama
dan/atau pejabat administrator di bidang hukum untuk memimpin
rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
rancangan perda provinsi. 55
Pertanyaan 63
Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan perda provinsi?
55 Surat Edaran Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH – 01.PP.04.2 Tahun
2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan pemantapan
konsepsi rancangan perda
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 63
