Page 116 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 116
Pertanyaan 66
Apa akibat hukum bagi suatu perda provinsi yang telah ditetap-
kan tanpa melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi?
Jawaban:
Akibat hukum bagi suatu perda provinsi yang telah ditetapkan
tanpa melalui tahapan pengharmonisasian, pembulatan, dan pe-
mantapan konsepsi maka perda provinsi tersebut cacat prosedur
sehingga dapat menjadi objek uji formil di Mahkamah Agung karena
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi perda
provinsi merupakan bagian dari salah satu tahapan pembentukan
peraturan perundang-undangan yaitu tahapan penyusunan pera-
turan perundang-undangan yang menjadi syarat formil bagi suatu
rancangan peraturan perundang-undangan untuk dilanjutkan ke
tahapan berikutnya sampai dengan tahapan penetapan.
Pertanyaan 67
Bagaimana pemberlakuan asas hukum lex superior derogat legi infe-
riori, lex specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi
priori dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan
konsepsi terhadap rancangan perda provinsi?
Jawaban:
Dalam hal terdapat pertentangan antara peraturan perun-
dang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan
lainnya perlu diperhatikan keberlakukan berdasarkan urutan dalam
asas hukum yakni asas hukum lex superior derogat legi inferiori, lex
specialis derogat legi generali, dan lex posterior derogat legi priori.
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 67
