Page 117 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Asas hukum lex superior derogat legi inferiori merupakan asas
hierarki yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan
peraturan yang rendah.
Contoh:
Berdasarkan asas hukum lex superior derogat legi inferiori, Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ketentuan dalam Lampiran
huruf C Belanja Daerah pada angka 4 ketentuan terkait lain-lain
pendapatan daerah yang sah huruf d menambahkan rumusan peng-
aturan hibah bahwa “Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain
yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan
tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewa-
jiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan
ekonomi biaya tinggi”. Pengaturan tersebut bertentangan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ketentuan Pasal 47 bahwa “Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 46 huruf a merupakan bantuan berupa
uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri
atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
Terdapat perbedaan pengertian “hibah” yaitu antara yang diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah. Dalam proses pengharmonisasian rancangan
perda provinsi mengenai pengelolaan keuangan daerah maka ber-
dasarkan asas hukum lex superior derogat legi inferiori pengaturan

68 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah