Page 118 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

hibah mengacu ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam hal
ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta-
hun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
bertentangan dengan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah maka pada saat dilakukan proses
perngharmonisasian merujuk pada Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Asas hukum lex spe-
cialis derogat legi generali merupakan asas penafsiran hukum yang
artinya bahwa hukum yang bersifat khusus (lex spesialis) mengesa-
mpingkan hukum yang bersifat umum (lex generali).
Contoh:
Berdasarkan asas hukum lex specialis derogat legi generali, peraturan
perundang-undangan yang bersifat khusus yaitu Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf h, huruf k dan huruf u wewe-
nang pemerintah pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral
dan Batubara “menetapkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mi-
neral bukan logam dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan batuan;
menerbitkan Perizinan Berusaha dan menetapkan harga patokan Mi-
neral logam; Mineral bukan logam jenis tertentu, Mineral radioaktif,
dan Batubara” mengesampingkan peraturan perundang-undangan
yang bersifat umum yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dalam lampiran huruf cc pembagian
urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral pada
angka 2 sub urusan Mineral dan Batubara bahwa kewenangan pe-
merintah daerah provinsi yaitu:

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 69