Page 111 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 111
Keterangan:
1. Pemeriksaan administratif dilakukan oleh Divisi Pelayananan
Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia. Analisis konsepsi dilakukan
untuk melihat kejelasan konsepsi terhadap substansi dan teknik
penyusunan rancangan perda.
2. Rapat pengharmonisasian dilakukan dalam rangka memperoleh
kesapakatan dan kebulatan konsepsi rancangan perda.
3. Paraf persetujuan pada setiap lembar naskah rancangan perda
dari wakil peserta rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi rancangan perda yang dilaksanakan oleh
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
4. Surat selesai harmonisasi dari Kantor Wilayah Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan sudah tidak
ada masalah substansi, sudah sinkron dengan peraturan perun-
dang-undangan dan putusan pengadilan, serta dapat ditindak-
lanjuti ke tahapan selanjutnya. Surat juga disampaikan dengan
62 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
