Page 106 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

B.3. PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI

Pertanyaan 56
Apa yang dimaksud dengan pengertian pengharmonisasian, pem-
bulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perun-
dang-undangan yang dibentuk di daerah?

Jawaban:
1. Pengharmonisasian, diperlukan karena dalam rancangan perda
dan rancangan perkada terdapat materi muatan yang berhu-
bungan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan
lain, sehingga akan membentuk relasi norma eksternal peraturan
perundang-undangan, oleh karena itu perlu diharmonisasikan.
Proses pembahasan pengharmonisasian rancangan peraturan
perundang-undangan di daerah menjadi penting artinya, agar
materi muatan tidak bertentangan satu sama lain, baik secara
vertikal maupun horizontal. Benturan norma dalam peraturan
perundang-undangan dapat menyebabkan ketidakpastian hu-
kum, yang berdampak pada tindakan atau perbuatan hukum
pemerintah (daerah) tidak konsisten atau menimbulkan4keka-
cauan pada relasi subyek hukum yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan di daerah. Jadi tujuan proses pengharmo-
nisasian adalah menyelaraskan dan mencegah benturan norma
antar peraturan perundang-undangan yang akan menimbulkan
ketidakpastian hukum di daerah. Dengan demikian diharapkan
semua implementasi peraturan perundang-undangan di daerah
berjalan baik sesuai dengan bidangnya masing-masing tanpa
adanya benturan.
2. Pembulatan konsepsi adalah proses menjadikan rumusan pasal
dan ayat membentuk kesatuan norma yang utuh, mengarah ke-

Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 57