Page 127 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 127
Pertanyaan 74
Apa yang dimaksud dengan fasilitasi rancangan perda provinsi?
Jawaban:
Yang dimaksud dengan fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Pro-
vinsi adalah pembinaan secara tertulis Produk Hukum Daerah ber-
bentuk Peraturan Daerah provinsi terhadap materi muatan dan
teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan 65
Pertanyaan 75
Bagaimana tata cara pelaksanaan fasilitasi rancangan perda provinsi?
Jawaban:
Tata cara pelaksanaan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Dae-
rah Provinsi dilakukan setelah pembicaraan tingkat I selesai dila-
66
kukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Fasilitasi yang dilakukan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal
Otonomi Daerah bagi provinsi dilakukan paling lama 15 (lima
belas) hari setelah diterima surat permohonan fasilitasi.
Surat permohonan Fasilitasi, dilengkapi:
a. dokumen rancangan perda provinsi dan/atau Rancangan
Peraturan DPRD Provinsi dalam bentuk hardcopy dan
softcopy dengan format pdf; dan
65 Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah…, Pasal 1 angka 29.
66 Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah…, Pasal 88A.
78 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
