Page 130 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 130
belum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah, Rancangan
Peraturan Daerah dapat ditarik kembali dengan: 71
1. keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan,
untuk Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD;
atau
2. surat kepala daerah disertai alasan penarikan, untuk Rancangan
Peraturan Daerah yang berasal dari kepala daerah.
Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sedang dibahas bersama
oleh DPRD dan kepala daerah, Rancangan Peraturan Daerah hanya
dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan
kepala daerah, serta dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri
oleh kepala daerah . Rancangan Peraturan Daerah yang ditarik
72
kembali tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa sidang
yang sama. 73
Pertanyaan 79
Bagaimana penetapan rancangan perda yang telah mendapat per-
setujuan bersama tetapi tidak ditandatangani oleh kepala daerah?
Jawaban:
Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandata-
ngani oleh kepala daerah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal Rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama oleh
DPRD dan kepala daerah, Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah
menjadi perda dan wajib diundangkan . Kalimat pengesahan terha-
74
71 Ibid, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
72 Ibid, Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5).
73 Ibid, Pasal 10 ayat (6) huruf c.
74 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Pasal 118 ayat (1),
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 81
