Page 128 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
P. 128
b. berita acara pembicaraan tingkat I bagi Fasilitasi rancangan
perda provinsi.
2. Hasil Fasilitasi dalam bentuk surat Direktur Jenderal Otonomi
Daerah atas nama Menteri tentang Fasilitasi rancangan perda pro-
vinsi, Rancangan peraturan gubernur, dan Rancangan Peraturan
DPRD provinsi setelah dilakukan koordinasi bersama biro hukum.
3. Koordinasi bersama biro hukum dilakukan sebelum Direktur
Jenderal Otonomi Daerah menandatangani surat Fasilitasi.
4. Dalam hal
a. Direktur Jenderal Otonomi Daerah berhalangan sementara
atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani oleh
Pelaksana Tugas atau Pelaksana Harian.
b. Dalam hal Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan semen-
tara atau berhalangan tetap, hasil Fasilitasi ditandatangani
oleh Penjabat Sekretaris Daerah. 67
Pertanyaan 76
Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat pari-
purna DPRD?
Jawaban:
Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD
dilakukan dengan: 68
1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat
Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat I oleh pimpinan komisi,
67 Ibid, Pasal 89.
68 Pasal 9 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota jo Pasal 105 dan Pasal 106 ayat (1)
Peraturan Presiden 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 79
