Page 4 - Microsoft Word - Pedoman Pelaksanaan Audit Kinerja 2023

BAB II
GAMBARAN UMUM AUDIT KINERJA

A. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan audit kinerja adaiah sebagai berikut:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Atas Penyeienggaraan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008
tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

4. Peraturan Bupati Barito Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur.

B. Pengertian Audit Kineija
Audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan

mengevaluasi bukti secara obyektif, agar dapat melakukan penilaian secara independen

atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektifitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan
kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan

kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan
sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan

tersebut.

C. Tujuan dan Manfaat Audit Kinerja

1 .Tujuan Audit Kinerja Tujuan utama audit kinerja adaiah untuk penilaian efektifitas,
keekonomisan, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-

undangan. Hal ini juga memberikan kontribusi untuk akuntabilitas dan transparansi.
Audit kinerja membantu akuntabilitas orang-orang yang dibebankan dan bertanggung

jawab terhadap pemerintahan dan pengawasan. Melalui audit kinerja diketahui apakah
ada kekurangan dalam undang-undang dan peraturan atau kelemahan

pelaksanaannya.

Page 3 of 52