Page 4 - Sinar Tani Edisi 4018

4 Edisi 13 - 19 Desember 2023 | No. 4018 Tahun LIV

Membenahi

Tata Kelola

Pupuk Subsidi

Penyaluran pupuk subsidi menjadi persoalan yang setiap tahun
muncul ke permukaan, khususnya keluhan petani yang sulit
mendapatkan sarana produksi tersebut. Berbagai upaya perbaikan tata
kelola penyubur tanaman juga dilakukan, seperti penggunaan Kartu
Tani. Namun hingga kini masih saja persoalannya tak kunjung selesai.

oordiantor Pupuk Bersubsidi untuk melakukan hal itu,” ujarnya. pengesahan dari Bupati atau katanya.
Ditjen Prasarana dan Sarana Karena itu lanjut Yanti, Pemerintah Walikota. Pengembangan aplikasi Adanya aplikasi tersebut Yanti
Pertanian, Kementerian memfilterisasi penerima pupuk penebusan sebagai upaya berharap daya jangkau penyaluran
KPertanian, Yanti erma subsidi yakni petani yang memiliki pemerintah agar pupuk bersubsidi pupuk subsidi yang hampir 5.931
mengatakan, berbagai pihak lahan di atas 2 hektar (ha) dan NIK ini bisa sesuai dengan prinsif 6 tepat kecamatan seluruh Indonesia
banyak memberikan masukan dan (Nomor Induk Kependudukan) (tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, bisa terhimpun bukti-bukti
rekomendasi dalam upaya perbaikan ganda. tepat harga, tepat waktu dan tepat transaksi. Dengan demikian akan
tata kelola pupuk subsidi. Apalagi Langkah lain dalam perbaikan tempat). meminimalisir penyimpangan
nilai subsidi pupuk yang pemerintah penyaluran pupuk subsidi menurut Sementara dalam penyaluran, penyaluran.
anggarkan dari tahun ke tahun Yanti adalah merasionalisasi PT PIHC juga telah mengembangan Perbaikan lainnya ungkap Yanti,
cukup besar. dosis pemupukan spesifik lokasi. aplikasi DIMAS untuk penetapan dalam pengawalan penyaluran
Misalnya, anggaran subsidi pupuk Selama ini petani banyak petani distributor/kios lebih transparan dan pupuk subsidi. Saat ini telah
pada 2024 mendatang mencapai Rp menggunakan pupuk subsidi secara berkinerja. Selain itu, pengembangan dibentuk Tim Sargasus Pupuk
26,68 triliun. Dengan alokasi pupuk berlebihan, bahkan di Jawa Tengah aplikasi WCM dan APG oleh PT PIHC Bersubsidi POLRI. Pihaknya juga
bersubsidi yang disalurkan yakni, urea bisa mencapai 600 kg/ha. Dengan untuk pengawalan dan pengendalian terus meningkatkan koordinasi Tim
dan NPK sebanyak 4,8 juta ton dari dosis yang berlebihan, petani akan penyaluran tersistem mulai produksi, KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan
total kebutuhan 10,7 juta ton. Dengan selalu merasakan ketersediaan lini I-IV hingga ke petani. Pestisida), serta telah merampingkan
anggaran subsidi yang sangat besar pupuk subsidi kurang. Untuk verifikasi dan validasi (verval), Tim KP3 agar lebih fokus, serta
itu, Kementerian Pertanian berupaya ”Sesuai rekomendasi Badan Yanti menjelaskan, pemerintah mengusulkan anggaran operasional
membuat mekanisme penyaluran Litbang Pertanian dosis pupuk mempercepat implementasi Kartu Tim KP3.
pupuk agar lebih baik. cukup hanya 200 kg/ha. Ini yang Tani dan pengembangan sistem Untuk optimalisasi pengendalian
“Kami berusaha meramu dan kami coba akomodasikan. Apalagi eVerval dengan menghimpun data pupuk subsidi, PIHC sudah membuat
menjahit seluruh rekomendasi sejak tahun 2021 ada efisiensi penebusan secara manual/eKTP. aplikasi iPubers. Diharapkan
sampai pada titik optimum. Artinya anggaran dan itu yang kami hitung Sistem ini untuk memverifikasi dan nantinya tidak ada lagi penebusan
optimum dalam memberikan dan rasionalisasikan dosisnya,” kata validasi penyaluran oleh Tim Verval pupuk subsidi secara manual yang
pelayanan maksimal kepada petani Yanti saat webinar “Transformasi Kecamatan secara berjenjang sampai banyak kelemahannya. Misalnya,
dan juga optimum memanfaatkan Kebijakan Pupuk Bersubsidi: iPubers” Tim Verval Pusat. pemantauan transaksi terbatas
anggaran yang tersedia dengan yang digelar Sinar Tani di Jakarta, “Dengan sistem tersebut (20-25%), mekanisme verifikasi dan
segala keterbatasannya, Rabu (6/12). bagaimana tim yang dulunya hanya validasi tidak efektif dan ada potensi
termasuk juga optimum dalam Pemerintah lanjut Yanti, juga tinggal tanda tangan kadang- manipulasi data transaksi. “Kita
m emper tan ggun gja wabk an,” mengembangkan aplikasi yang kadang tidak mengetahui pupuk ini coba secara digital agar tidak ada
tuturnya. disesuaikan alokasi by name by lari kemana. Jadi kita coba juga melek lagi duplikasi data transaksi. Data
NIK untuk petani penerima pupuk teknologi untuk menyandingkan transaksi dan data stok realtime,
pemerintah Lakukan ini subsidi. Untuk data penerima, dokumennya ada, pupuknya ditebus tidak dapat dimanipulasi,” tegas
Yanti mengakui, data petani Kementerian Pertanian meminta atau tidak, disebarkan atau tidak,” Yanti. Echa/yul
memang masih menjadi polemik
dalam penyaluran pupuk subsidi.
Dalam perencanaan pupuk Lima Peran Pupuk Subsidi
bersubsidi, khususnya data petani,
pemerintah telah mengintegrasi
antara data SIMLUHTAN (sistem
penyuluh pertanian) dengan data
Dukcapil.
Sesuai UU No. 19 Tahun 2013 ada Petani dapat Subsidi menjamin Adanya subsidi, Subsidi Subsidi pupuk
beberapa kriteria petani yang berhak memperoleh ketersediaan pupuk kualitas pupuk meningkatkan berperan menjaga
mendapatkan subsidi. Pertama, pupuk dengan sampak ke pelosok. yang dipasok minat petani untuk dan meningkatkan
petani yang tidak memiliki lahan. harga terjangkau. Karena itu, ada terjamin tetap bertani secara produktivitas
Kedua, memiliki lahan tapi tidak lebih Sesuai UU No. penugasan khusus memenuhi berkesinambungan. pertanian nasional
dari 2 hektar (ha) dan melakukan 19/2013 peran kepada produsen standar dan Untuk itu, guna mendukung
usaha tani. Artinya, jika hanya Pemerintah pupuk oleh Menteri spesifikasi yang pemerintah ketahanan
memiliki tapi tidak melakukan usaha adalah melindungi Perdagangan/Meneg dipersyaratkan penetapan HeT pangan.
tani, maka tidak bisa mendapatkan petani. BUMN melalui (kualitas SNI). (Harga eceran
pupuk subsidi. kebijakan PSO (Public Tertinggi).
”Mungkin batasan-batasan itu Service Obligation).
sebetulnya sudah bisa ditangkap,
tetapi memang kami tidak bisa
satu persatu memvalidasi, kami
tadi tidak mempunyai kemampuan