Page 28 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 28
b.Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah
Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan
sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pekerjaan Umum
Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:
a.Rumah Tangga, terutama diprioritaskan pada
masyarakat miskin atau tidak mampu dan Pemerintah
Daerah kabupaten/kota yang menjadi penerima Air
Minum Curah lintas kabupaten/kota; dan Gambar 2 Kegiatan Monev SPM Integrasi di Provinsi Bengkulu
b.Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah
pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi
regional, terutama diprioritaskan pada masyarakat program pemerintah daerah provinsi meliputi standar
miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area jumlah dan kualitas pelayanan dasar.
Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan e. standar jumlah setiap rumah tangga terkena
dekat badan air. relokasi sesuai dengan jumlah rencana fasilitasi dan
penyediaan rumah layak huni yang akan ditangani.
2. SPM Perumahan Rakyat f. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan
SPM Perumahan Rakyat mencakup SPM Perumahan layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas
Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi dan SPM masing-masing layanan terhadap fasilitasi dan rumah
Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten/ layak huni.
Kota.
Penerima Pelayanan SPM Perumahan Rakyat daerah
2.1. PM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah Provinsi provinsi terdiri atas:
Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat daerah
provinsi terdiri atas: a. penerima pelayanan dasar dari Penyediaan dan
Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban
a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni Bencana yaitu setiap rumah tangga korban bencana
bagi korban bencana provinsi; dan yang memenuhi kriteria.
b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni b. penerima pelayanan dasar dari jenis pelayanan dasar
bagi masyarakat yang terkena relokasi program fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat
Pemerintah Daerah provinsi. yang terkena relokasi program pemerintah daerah
yaitu setiap rumah tangga terkena relokasi program
Mutu Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria.
Pemerintah Daerah Provinsi terdiri atas:
2.2. SPM Perumahan Rakyat Pemerintah Daerah
a. mutu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi Kabupaten/Kota
rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi
meliputi standar jumlah dan kualitas pelayanan dasar. Jenis Pelayanan Dasar SPM Perumahan Rakyat Daerah
b. standar jumlah setiap unit rumah rusak akibat kabupaten/kota terdiri atas:
bencana sesuai dengan rencana jumlah unit rumah
rusak yang akan ditangani dalam dokumen rencana a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni
aksi rehabilitasi dan rekonstruksi. bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
c. kualitas pelayanan dasar ditentukan berdasarkan b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni
layanan dan kriteria pelayanan dengan kualitas sesuai bagi masyarakat yang terkena relokasi program
dengan kriteria rumah layak huni. Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
d.mutu pelayanan dasar fasilitasi penyediaan rumah
28 BULETIN PUSAT FID EDISI 1 2020
28
