Page 25 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020 terdiri - Pada DAK bidang perumahan dan permukiman,
dari 6 bab, 31 pasal, dan 4 lampiran (lihat Gambar 1). terdapat penambahan detail berupa penyediaan
Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, perumahan dan permukiman beserta Prasarana,
yaitu Peraturan Menteri PUPR Nomor 2 Tahun 2019 Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) layak di
tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK permukiman kumuh dan mendukung pelayanan
Infrastruktur PUPR. Terdapat 7 poin perubahan pada dasar daerah kabupaten/kota pada SPM Perumahan
petunjuk operasional penyelenggaraan DAK TA 2020 Rakyat, serta dalam rangka pencegahan kumuh di
dibandingkan dengan tahun sebelumnya: (i) unit kerja daerah tertinggal, pulau-pulau kecil terluar, daerah
penyelenggara; (ii) sasaran penyelenggaraan; (iii) menu perbatasan negara, serta Provinsi Papua dan Provinsi
kegiatan; (iv) kriteria teknis; (v) kegiatan penunjang; Papua Barat.
(vi) perubahan Rencana Kegiatan (RK); dan (vii)
penyusunan petunjuk pelaksanaan. 3. Menu Kegiatan
Terdapat perubahan menu kegiatan DAK bidang irigasi,
1. Unit Kerja Penyelenggara jalan, sanitasi, serta perumahan dan permukiman:
Awalnya, penyelenggaraan DAK dibina oleh unit kerja - Pada DAK bidang irigasi, terdapat penambahan
setingkat eselon 3 di Kementerian PUPR. Kebijakan menu kegiatan pembangunan infrastruktur
baru menyatakan bahwa mulai tahun 2020, DAK pengendali banjir dan peningkatan infrastruktur
diselenggarakan oleh Pusat Fasilitasi Infrastruktur pengendali banjir;
Daerah (PFID), yang merupakan unit kerja setingkat - Pada DAK bidang jalan, terdapat penambahan
eselon 2 di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian menu kegiatan rekonstruksi/peningkatan struktur
PUPR. Terdapat beberapa kegiatan DAK yang kapasitas jalan, penggantian jembatan, dan pelebaran
sebelumnya merupakan tugas Unit Organisasi (Unor) jalan;
Teknis, pada kebijakan baru menjadi tugas bersama - Pada DAK bidang sanitasi, terdapat penghapusan
PFID. Beberapa kegiatan tersebut adalah verifikasi dan menu kegiatan pembangunan Infrastruktur
penyetujuan usulan RK, penghitungan indeks teknis, Pengelolaan Drainase Lingkungan; dan
penandatanganan RK, penyetujuan usulan perubahan - Pada DAK bidang perumahan dan permukiman,
RK, dan sebagai tembusan laporan triwulan dan tahunan terdapat perubahan menu kegiatan seperti yang
terkait pembinaan pelaksanaan DAK di daerah. dapat dilihat pada Tabel 1.

2. Sasaran Penyelenggaraan Su b b i d a n g P er u b a h a n M en u K eg i a t a n
Perubahan Menu Kegiatan
Subbidang
Terdapat perubahan sasaran penyelenggaraan DAK Tahun 2019 Tahun 2020
un 2020
T
a
T
a
h
un 2019
h
bidang irigasi, air minum, sanitasi, serta perumahan Rumah 1. Pertumbuhan Baru 1. Pembangunan Batu (PB)
dan permukiman: Swadaya (PB) rumah layak huni secara
swadaya termasuk upah
2. Peningkatan
- Ada DAK bidang irigasi, terdapat penambahan Kuantitas (PK) dan tukang.
Pembangunan
2. Pembangunan Baru (PB)
sasaran berupa pembangunan dan peningkatan jalan dan drainase berkelompok dalam satu
lingkungan bagi
hamparan.
infrastruktur pengendali banjir yang melindungi kabupaten/kota yang 3. Peningkatan kualitas
telah melaksanakan
(PK) rumah secara swadaya
daerah irigasi kewenangan daerah; pembangunan rumah termasuk upah tukan, dan
4. Pembangunan jalan
swadaya secara
- Pada DAK bidang air minum dan sanitasi, sasaran berkelompok melalui lingkungan bagi kelompok
penerima Bantuan (KPB)
DAK pada tahun
tahun 2019 adalah mewujudkan 100% akses sebelumnya yang telah melakukan PB
dalam satu hampran.
pelayanan dasar air minum dan sanitasi. Untuk tahun Rumah Pembangunan Rumah Pembangunan Rumah
2020, sasarannya adalah mewujudkan 100% akses Khusus khusus dengan Khusus beserta PSU skala
air minum dan sanitasi yang berkelanjutan untuk ketentuan. rumah yang layak di daerah
1.Luas lantai bangunan
tertinggal, pulau – pulau kecil
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), rumah khusus seluas terluar, daerah perbatasan
36 m2 untuk rumah di
negara untuk rumah Aparatur
percepatan pembangunan di daerah afirmasi, serta pulau-pulau terluar; dan Sipil Negara (ASN), tenaga
pendidik, petugas kesehatan
2.Luas lantai bangunan
prioritas nasional diantaranya percepatan penurunan rumah khusus maksimal dan veteran di Provinsi Papua
seluas 45 m2 untuk
dan Provinsi Papua Barat
stunting, untuk mencapai Tujuan Pembangunan rumah di kawasan dengan tipe 36.
perbatasan negara.
Berkelanjutan (Sustainable Development Goals);
dan Tabel 1. Perubahan menu kegiatan DAK bidang perumahan dan permukiman TA
2020
25
BULETIN PUSAT FID EDISI 1 2020 25