Page 24 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 24
RE VIU KEBIJAK AN
REVIU KEBIJAKAN
D ANA AL OK ASI KHUSUS INFR ASTRUK TUR
DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
PEKERJAAN UMUM D AN PERUM AHAN R AK Y A T
ana Alokasi Khusus Fisik untuk Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang
selanjutnya disebut DAK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
D(APBN) kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus di bidang
PUPR yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. Kegiatan khusus di bidang PUPR yang
didanai DAK meliputi bidang irigasi, jalan, air minum, sanitasi, serta perumahan dan permukiman. Dari tahun ke
tahun penyelenggaraan DAK mengalami perubahan dinamika kebijakan, menyesuaikan dengan prioritas nasional
dan dinamika penyelenggaraan infrastruktur daerah. Kebijakan penyelenggaraan DAK TA 2020 diatur dalam: (i)
Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik, (ii) Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pengelolaan DAK Fisik, (iii) Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020
tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR, dan (iv) Peraturan Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Panduan Reviu Laporan Realisasi Penyerapan Dana dan
Capaian Keluaran (Output) Kegiatan DAK Fisik. Kementerian PUPR sebagai pembina penyelenggaraan DAK
menyusun Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020.
3 Pasal Pasal 1 : Penjelasan Istilah
BAB I Pasal 2 : Maksud dan tujuan peraturan Menteri
Ketentuan Umum Pasal 3 : Lingkup pengaturan peraturan Menteri
2 Pasal BAGIAN KESATU 4 Pasal
BAB II Pasal 4 : Acuan kebjakan DAK Bidang dan Menu Kegiatan TeknisDAK
Perencanaan Pasal 5 : Dokumen Renstra DAK Pasal 6 : Bidang dan Menu Kegiatan DAK
Pasal 7 : O & P Infrastruktur DAK
Pasal 8 : Kriteria Teknis DAK
6 Pasal BAGIAN KEDUA Pasal 9 : Dana Penunjang DAK
BAB I Tahapan Pemrograman 1 Pasal
Pemrograman Pasal 10 : Penyusunan RK BAGIAN KETIGA 1 Pasal
Pembahasan Penggunaan DAK
Pasal 11 : Perubahan Penggunaan DAK
BAGIAN KESATU 5 Pasal BAGIAN KEDUA
Peran dan Fungsi Tata Kelola Koordinasi Pemerintah dan 5 Pasal
Pasal 12 : Jenjang Pembinaan Pemerintah Daerah
10 Pasal Pasal 13 : Peran Menteri Pasal 17 : Tata kelola Koordinasi
BAB IV Pasal 14 : Penjabaran Pasal 13 Pasal 18 : Tim Koordinasi Pusat
Pembinaan dan Pengawasan Pasal 15 : Jenjang Pengawasan Pasal 19 : Tim Koordinasi Daerah
Pasal 16 : Peran Gubernur
Penyelenggaraan DAK Pasal 20 : Pemberntukan dan biaya Operasional tim Koordinasi
Pasal 21 : Struktur organisasi dan alur koordinasiTim Koordinasi
BAGIAN KESATU 3 Pasal
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 22 : Pembagian dan peran serta aspek
evaluasi
Pasal 23 : Evaluasi oleh Menteri
Pasal 24 : Penilaian Kinerja
8 Pasal
BAB V 5 Pasal
Pemantauan, Evaluasi dan BAGIAN KEDUA
Pelaporan Pelaporan
Pasal 25 : Peran SKPD
Pasal 26 : Peran Kepala Dinas
Pasal 27 : Peran Kepala Bappeda Kab/Kota
2 Pasal Pasal 28 : Peran Kepala Bappeda Provinsi
Pasal 29 : Mekanisme P&E serta format pelaporan
BAB VI Pasal 30 : Pencabutan Peraturan Sebelumnya
Ketentuan Penutup Pasal 31 : Pemberlakuan peraturan Menteri
4 Lampiran Lampiran I : Arahan Penyusunan Renstra DAK
LAMPIRAN Lampiran II : Mekanisme Teknis Pelaksanaan
Lampiran III : Tim Koordinasi DAK
Lampiran IV : Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Garis besar Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020
24 BULETIN PUSAT FID EDISI 1 2020
24
