Page 26 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

Sementara pada tahun 2020, usulan perubahan diajukan
4. Kriteria Teknis paling lambat bulan Februari kemudian disetujui oleh
Terdapat perubahan kriteria teknis DAK bidang irigasi, Kementerian PUPR paling lambat minggu kedua bulan
jalan, serta perumahan dan permukiman: Maret tahun anggaran berkenaan. Selain perubahan
- Pada DAK bidang irigasi, terdapat penambahan jadwal, kriteria dan mekanisme perubahan RK juga
kriteria teknis berupa kriteria kesiapan teknis dibatasi menjadi:
infrastruktur pengendali banjir; - Optimalisasi sisa kontrak berupa penambahan
- Pada DAK bidang jalan, terdapat penambahan output pekerjaan dan/atau penambahan kegiatan
kriteria teknis berupa kepatuhan atas penentuan baru, selain usulan aspirasi DPR; dan
Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta/peta SHP; dan - Pemenuhan kriteria kesiapan teknis usulan aspirasi
- Pada DAK bidang perumahan dan permukiman, DPR.
terdapat perubahan kriteria teknis pada subbidang Berdasarkan kebijakan DAK TA 2020, kepala daerah
rumah swadaya, seperti yang dapat dilihat pada juga dapat mengajukan usulan perubahan RK dalam
Tabel 2. keadaan kahar, yaitu jika terjadi bencana alam,
kerusuhan, kejadian luar biasa, dan/atau wabah penyakit
Perubahan Menu Kegiatan menular. Pada tahun sebelumnya, perubahan RK dalam
Tahun 2019 Tahun 2020 keadaan kahar terbatas pada kejadian bencana alam
1. Memiliki SKPD yang 1. Memiliki SKPD yang dan/atau kerusuhan.
membidangi perumahan membidangi perumahan
minimal eselon 3; 2. Memiliki rencana
2. Kabupaten/Kota yang pembangunan perumahan 7. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan
mengalokasikan kegiatan dan permukiman; Sebagai acuan pemerintah daerah dalam pelaksanaan
perumahan atau mereplika 3. Memiliki basis data
program Bantuan Stimulan perumahan melalui aplikasi kegiatan DAK, Unor Teknis menyusun petunjuk
Perumahan Swadaya (BSPS); elektronik Rumah Tidak pelaksanaan. Pada tahun 2019, petunjuk pelaksanaan
3. Dapat menganggarkan dana Layak Huni (e-RTLH); berbentuk Surat Edaran Direktur Jenderal, terpisah
pendamping APBD; 4. Memiliki replikasi program/
4. Memiliki SK Kawasan Kumuh; kegiatan sejenis dan/atau dengan Peraturan Menteri. Pada tahun 2020, petunjuk
5. Merupakan daerah afirmasi; dan menganggarkan dana pelaksanaan tergabung dalam Peraturan Menteri,
6. Pelaporan. pendamping dari APBD dan
ADD; tepatnya pada Lampiran II yang memuat mekanisme
5. Jumlah RTLH, jumlah teknis pelaksanaan.
kebutuhan rumah dan profil
permukiman kumuh; dan
6. Pelaporan. 7 poin perubahan pada petunjuk operasional
penyelenggaraan DAK TA 2020 menitikberatkan pada
Tabel 2. Perubahan kriteria teknis DAK subbidang rumah swadaya TA
2020 tahap perencanaan dan pemrograman DAK; tidak ada
perubahan signifikan pada tahap pemantauan dan
5. Kegiatan Penunjang evaluasi. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor
DAK dapat digunakan untuk mendanai kegiatan 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
penunjang, diantaranya biaya tender dan pelaksanaan mengamanahkan pengembangan konsep pemantauan
reviu oleh inspektorat daerah. Kebijakan DAK TA 2020 dan evaluasi dengan memperhatikan capaian keluaran,
menegaskan bahwa pendanaan kedua kegiatan tersebut hasil, dampak, dan manfaat dari pelaksanaan kegiatan
tidak termasuk honorarium. DAK. Oleh karena itu, Kementerian PUPR perlu
mengembangkan konsep pemantauan dan evaluasi
6. Perubahan RK sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden
Kepala daerah dapat mengajukan usulan perubahan tersebut. (Yuniar Fazriani Rusmana)
RK kepada Menteri PUPR sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Berdasarkan kebijakan DAK TA 2020,
terdapat perubahan ketentuan perubahan RK. Tahun
sebelumnya, usulan perubahan diajukan kemudian
disetujui oleh Kementerian PUPR paling lambat minggu
pertama bulan Maret tahun anggaran berkenaan.

26
26 BULETIN PUSAT FID EDISI 1 2020