Page 22 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
P EN GH ARM O NISA S I AN, P EMB UL A T AN, D AN
AN
CAN
NS
I R
EPS
AN K
AP
EMANT
O
ERMEN
P
GAN P
PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERMEN
AN
PUPR TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL
PUP
R TENT
I
S
O
AL
N
A
E
G P
TUNJUK O
ER
P
A
ENYELEN
AK INFR
AAN D
GGAR
P
UKTUR
TR
S
PENYELENGGARAAN DAK INFRASTRUKTUR
PUP R
PUPR
2019. Setelah resmi diundangkannya Perpres tersebut,
Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah menindaklanjuti
dengan menyusun Permen PUPR tentang Petunjuk
Operasional. Penyusunan ini dijalankan berdasarkan
amanah dari Perpres Nomor 88 Tahun 2019 Pasal 3
Ayat 3 yaitu “Dalam hal setiap bidang/subbidang DAK
Fisik memerlukan standar teknis kegiatan, K/L dapat
menyusun petunjuk operasional”.
Penyusunan Rancangan Permen PUPR tentang Petunjuk
Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur ini
Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan dilakukan melalui beberapa tahapan dimulai dari
Konsepsi Rancangan Permen PUPR tentang Petunjuk
Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR penyusunan draf yang dilakukan oleh Pusat Fasilitasi
usat Fasilitasi Infrastruktur Daerah sebagai Unit Infrastruktur Daerah bersama dengan Unit Organisasi
Kerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan teknis di lingkungan Kementerian PUPR. Setelah draf
PUmum dan Perumahan Rakyat memiliki tugas terbentuk, dilanjutkan dengan rapat pra-harmonisasi
yaitu melaksanakan perencanaan, pembinaan, dan yang dilakukan untuk memantapkan konsepsi
pemantauan penyelenggaraan infrastruktur daerah, rancangan Permen PUPR sebelum diadakannya
dimana penyelengaraan infrastruktur daerah ini dapat rapat harmonisasi bersama Kementerian Hukum
mengakomodir kegiatan penyaluran dana stimulan dan Hak Asasi Manusia. Untuk lebih jelasnya alur
dari Anggaran Pendapatan belanja Negara (APBN) timeline penyusunan Permen PUPR tentang Petunjuk
kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang disebut Dana Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus
Alokasi Khusus (DAK). Salah satu fungsi Pusat Fasilitasi Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Infrastruktur Daerah ialah menyusun kebijakan teknis, dapat dilihat pada gambar berikut.
program dan anggaran penyelenggaraan fasilitasi
Pemberian Masukan terhadap Perpres88/2019 tentangPetunjuk Penyusunan Draf Permen PUPR
infrastruktur daerah. Oleh karena itu setiap tahunnya, Perpres88/2019 tentangPetunjuk TeknisDAK Fisik TA 2020 tentangpetunjuk Operasional DAK
Infrastruktur
diundangan
TeknisDAK Fisik TA 2020
Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah berkontribusi
Agustus-Oktober 2019 30 Desember 2019 Oktober-Desember 2019
dalam proses penyusunan peraturan perundang-
undangan yang akan menjadi landasan penyelenggaraan
DAK. Pra-Harmonisasi Draf Harmonisasi Draf tentangPetunjuk
tentangPetunjuk tentangPetunjuk Operasional DAK Infrastruktur
diundangkan
Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah turut Operasional DAK Infrastruktur Operasional DAK Infrastruktur
berkontribusi terhadap penyusunan Perpres Nomor Januari 2020 Februari 2020 Maret 2020
88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik
yang kemudian diundangkan pada 30 Desember Gambar Alur Timeline Penyusunan Peraturan Menteri PUPR tentang
Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR

22
22 BULETIN PUSAT FID EDISI 1 2020