Page 23 - Evaluasi Dampak Penghentian Proses Pengadaan Barang dan Jasa DAK Bidang Jalan dan Jembatan
P. 23
Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan
Pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Menteri
tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana
Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat dilaksanakan pada hari Kamis-Sabtu
pada 6-8 Februari 2020 di Hotel Aviary Bintaro. Kegiatan
dibuka dan dipimpin oleh Tim Pengharmonisasian
Bidang Perekonomian 7, Kementerian Hukum dan
Rapat Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan
HAM. Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Konsepsi Rancangan Permen PUPR tentang Petunjuk
Operasional Penyelenggaraan DAK Infrastruktur PUPR
Menteri PUPR ini mengikutsertakan unsur :
1. Instansi Pemrakarsa •Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan
• Direktorat Jenderal Sumber Daya Air 2. Menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang
• Direktorat Jenderal Cipta Karya diatur. Rangkaian kegiatan acara ini, yaitu :
• Direktorat Jenderal Perumahan • Pembahasan Draf Batang Tubuh
• Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah • Pembahasan Lampiran I (Arahan Penyusunan
• Biro Hukum Renstra DAK)
2. Lembaga pemerintah atau instansi yang terkait •Pembahasan Lampiran II (Mekanisme teknis
• Kementerian Dalam Negeri Pelaksanaan)
• Kementerian PPN / Bappenas • Pembahasan Lampiran III (Tim Koordinasi DAK)
• Kementerian Keuangan • Pembahasan Lampiran IV (Mekanisme Pemantauan,
Evaluasi, dan pelaporan
• Kementerian Hukum dan HAM
• Penyusunan Berita Acara Hasil Harmonisasi
Rapat pengharmonisasian ini diadakan sebagaimana Rancangan Peraturan Menteri yang telah
telah diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan diharmonisasikan pada rapat ini kemudian difinalisasi
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2015 oleh Biro Hukum, Pusat Fasilitasi Infrastruktur Daerah,
tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang- dan Kementerian Hukum dan HAM sesuai masukan
undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang- dan pembahasan dalam rapat. Rancangan Permen
undangan dan Pembinaannya. Berdasarkan Peraturan PUPR yang telah difinalisasi kemudian disampaikan
Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor kembali kepada Dirjen Peraturan Perundang-undangan
23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan melalui Direktur Perancangan Peraturan Perundang-
Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Undangan. Dirjen Peraturan Perundang-undangan
Pemerintah Non Kementerian, atau Rancangan menyampaikan surat keterangan telah dilakukan
Peraturan dari Lembaga Nonstruktural Oleh Perancang Pengharmonisasian kepada Pemrakarsa dengan
Peraturan Perundang-Undangan Pasal 4 bahwa melampirkan naskah Rancangan Peraturan Menteri.
Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 Tahun 2020
bertujuan untuk : tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan DAK
1. Menyelaraskan dengan: Infrastruktur kemudian ditetapkan oleh Menteri
• Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada 5 Maret
Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang- 2020 dan diundangkan Dirjen Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau yang setingkat, dan undangan Kementerian Hukum dan HAM pada 9
putusan pengadilan; dan Maret 2020. (Pujiati Rahayu)
23
BULETIN PUSAT FID EDISI 1 2020 23
