Page 62 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Tindakan-tindakan yang telah dilaksanakan Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara

dalam rangka mendukung pencapaian IKU tersebut, antara lain:
1. Koordinasi Kemenkeu Satu setiap bulannya dalam ALCo Regional sampai
dengan kegiatan.
2. Pembentukan forum FKPKN untuk wilayah regional Sulawesi Utara.

Berikut ini rencana aksi yang akan dilakukan:
1. Peningkatan koordinasi dalam mengikuti alur timeline penyusunan ALCo;
2. Memberikan release secara berkala kepada media untuk meningkatkan
awareness stakeholders;
3. Membuat MoU bersama dengan unit-unit terkait.

4. Indeks Kepuasan Satker Terhadap Layanan Kanwil DJPb
Definisi Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk Ditjen Perbendaharaan telah
IKU dimulai sejak tahun 2007. Salah satu alat ukur keberhasilan reformasi birokrasi

diukur melalui tingkat kepuasan customer (pelanggan) terhadap layanan yang
diberikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Tingkat kepuasan pelanggan yang
tinggi akan meningkatkan citra Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola
perbendaharaan negara di daerah. Sejak tahun 2015 IKU ini ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two dengan nama Indeks Kepuasan satker Terhadap
Layanan Kanwil DJPb. Layanan yang di survei, yaitu layanan revisi DIPA yang
diberikan oleh Kanwil DJPb.

Formula Formula perhitungan capaian IKU ini adalah sebagai berikut:
IKU
Indeks hasil survei kepuasan satker
Indekss pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :
5 = Sangat Puas
4 = Puas
3 = Cukup Puas
2 = Kurang Puas
1 = Tidak Puas

Responden dipilih secara acak oleh unit kerja dengan jumlah responden minimal
dihitung menggunakan perhitungan responden dari Krejcie and Morgan. Adapun
rumus perhitungan jumlah minimal responden dari Krejcie and Morgan adalah
sebagai berikut: n = Ukuran sampel
N = Ukuran populasi
d = Galat pendugaan
P = Proporsi populasi
X2 = Nilai Chi Kuadrat

Untuk menyeragamkan alat ukur kualitas layanan yang diberikan Kanwil DJPb, telah
disusun format Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat yang telah disesuaikan
dengan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017. Kuesioner terdiri atas
dua bagian, yaitu:
a. Bagian A: Pertanyaan Profil Demografi
b. Bagian B: Aspek Tingkat Kepuasan Layanan
Terdapat sembilan (unsur) yang menjadi fokus dalam SKM, yaitu: (1) Persyaratan;
(2) Sistem, Mekanisme, dan Prosedur; (3) Waktu Penyelesaian; (4) Biaya/Tarif; (5)
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan; (6) Kompetensi Pelaksana; (7) Perilaku
Pelaksana; (8) Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan; (9) Sarana dan
Prasarana.
Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize, periode
pelaporan semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan average.

LAPORAN KINERJA 46

Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023