Page 67 - Laporan Kinerja Kanwil DJPb Sulut

Sasaran Strategis (SS) 3: Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman
stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat
implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan
organisasi. Standardisasi bertujuan untuk mewujudkan profesionalisme Sumber Daya
Manusia (SDM) pengelola perbendaharaan melalui peningkatan kompetensi pengelola
perbendaharaan berdasarkan kualifikasi kompetensi yang dipersyaratkan dalam rangka
mendukung terwujudnya pengelolaan APBN yang semakin berkualitas di seluruh
Kementerian/Lembaga sehingga dapat menghasilkan output dan outcome yang maksimal
sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Standardisasi pengelola perbendaharaan
dimaksud dilaksanakan melalui program pengembangan kapasitas, uji kompetensi, sertifikasi
kompetensi, dan pengembangan profesi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat
dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang kontinu, tidak
tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara
menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.
Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur menggunakan 1 (satu) Indikator Kinerja
Utama yang target dan capaiannya ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.32 IKU pada Sasaran Strategis 3
SS 4: Komunikasi, Edukasi, Dan Standardisasi Yang Berkesinambungan
Indeks
Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
3a-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan 89 95,05 106,80
perbendaharaan

5. Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan
Definisi Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta

IKU (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek
atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan
pada peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan
untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan

pembinaan yang diselenggarakan oleh Kanwil DJPb.
Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan
kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu semesteran) terdapat kegiatan
bimtek dan kegiatan sosialiasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi
pada semester tersebut dibobot sebagai berikut: hasil pos test 60% sedangkan
hasil kuesioner 40%.

IKU ini mulai ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kemenkeu-Two pada tahun 2016
dan hanya mengalami perubahan besaran target seiring tahun berjalan, sedangkan
formula dan wording IKU tetap.
Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize, periode
pelaporan (trajectory) semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan
average.

LAPORAN KINERJA 51
Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023