Page 671 - MODUL FLIPBOOK PKn X-XII LENGKAP

Modul Ajar Kurikulum Merdeka

b. kesetaraan antarlembaga negara dengan sistem pemisahan kekuasaan dan check and balances;
c. restukturisasi dan refungsionalisasi kelembagaan negara serta dihapuskannya sistem mandataris
MPR;
d. pergeseran kekuasaan membentuk undang-undang dari tangan Presiden ke tangan DPR;
e. sistem pemerintahan presidensial dengan pemilihan Presiden langsung
oleh rakyat;
f. lembaga perwakilan yang unik terdiri dari DPR dan DPD serta MPR yang terdiri dari anggota
DPR dan Anggota DPD;
g. kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer,
Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
h. peran partai politik dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPRD, serta Presiden
dan Wakil Presiden;
i. penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap
5 (lima) tahun sekali oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri;
j. APBN dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat;
k. NKRI negara kepulauan yang berciri nusantara;
l. perluasan jaminan hak asasi manusia;
m. pemisahan TNI dengan Kepolisian Negara RI;
n. anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan APBD;
o. demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, eisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan
ekonomi nasional;
p. Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat;
q. negara memiliki suatu bank sentral independen;
r. BPK yang bebas dan mandiri untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang
keuangan negara;
s. syarat dan tata cara perubahan pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 serta khusus mengenai bentuk
NKRI tidak dapat dilakukan perubahan; dan
t. dengan ditetapkannya perubahan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, Undang- Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal.

5. Membiasakan berperilaku demokratis
Untuk berperilaku demokratis sesuai UUD NRI Tahun 1945 dan Pancasila, perlu adanya
pembiasaan. Pembiasaan ini diawali dari keluarga masingmasing. Kebiasaan-kebiasaan yang
ditanamkan sejak dini di keluarga akan menjadi fondasi yang menguatkan perilaku anak. Jika
dalam lingkungan sekolah dan masyarakat mendukung, hal ini akan semakin menguatkan perilaku
demokratis peserta didik. Berawal dari kebiasaan yang dilakukan

Contoh Soal :
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan baik dan benar !
16. Berikan argumentasi yang menjelaskan bahwa sila-sila dalam Pancasilan memiliki
keterkaitan!
17. Apa makna dan perbedaan kata “diliputi” dan “meliputi” dalam hierarki sila-sila
Pancasila?
18. Jelaskan contoh yang menunjukkan perilaku Pancasilais dalam kehidupan
sehari-hari!
19. Mengapa perlu menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka?
20. Apa yang membedakan ideologi Pancasila dengan ideologi-ideologi
lain di dunia?
Kunci Jawaban
16. Mohammad Hatta dalam tulisannya berjudul Pengertian Pancasila (1977) menjelaskan
Pendidikan Pancasila Fase F Kelas XII