Page 179 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 179

f.   Pembentukan dan Susunan Panitia C
                     Panitia C, adalah suatu kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala
                Kantor  Wilayah BPN Provinsi dengan susunan keanggotaan
                sebagai berikut:
                1)  Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi sebagai Ketua;
                2)  Kepala Bidang Pengendalian Pertanahan Dan Pemberdayaan
                     Tanah sebagai Sekretaris;
                3)  Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, , Dinas/Instansi Provinsi
                     yang berkaitan dengan peruntukan tanah, Dinas/Instasni
                     Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan peruntukan tanah,
                     dan Kepala  Kantor  Pertanahan  Kabupaten/Kota  sebagai
                     Anggota.
                Tugas dan fungsi Panitia C adalah:

                1)  Melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis;
                2)  Mengecek buku tanah dan/atau warkah tanah dan dokumen
                     lainnya untuk mengetahui keberadaan pembebabanan, sita
                     jaminan  dan  lain  sebagainya,  termasuk  data,  rencana  dan
                     tahapan penggunaan dan pemanfaatan tanah saat dijaukan
                     permohonan hak atas tanahnya;
                3)  Meminta keterangan ddari pemegang hak atas tanah atau
                     pihak lain yang terkait, dan pemegang hak atau pihak lain
                     harus member keterangan atau menyampaikan data yang
                     diperlukan;
                4)  Pemeriksaan fisik dengan menggunakan teknologi yang ada;
                5)  Ploting letak penggunaan dan pemanfaatan tanah pada peta
                     pertanahan;
                6)  Membuat analisis penyebab terjadinya tanah terlantar;
                7)  Menyusun hasil laporan identifikasi dan penelitian;
                8)  Melaksanakan sidang Panitia C untuk membahas dan
                     memberikan  saran  pertimbangan  kepada  Kakanwil  BPN
                     Provinsi dalam rangka mengambil tindakan penertiban
                     tanah terlantar;
                9)  Membuat dan menandatangani Beria Acara Sidang Panitia





                                          164
   174   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184