Page 175 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

tersebut tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai keadaan atau
sifat dan tujuan pemberian haknya karena pemegang hak tidak
memiliki kemampuan segi ekonomi untuk mengusahakan,
mempergunakan, atau memanfaatkan. Sedangkan khusus Tanah
yang dikuasai Pemerintah (tanah asset Pemerintah) tidak sengaja
tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan
pemberian haknya, karena keterbatasan anggaran Negara/daerah
untuk mengusahakan, mempergunakan, atau memanfaatkan.
Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan, apabila tanah
HM atau HGB perseorangan atau tanah yang dikuasai Pemerintah
101
(tanah Asset Pemerintah) tersebut, Pemegang haknya memiliki
kemampuan secara ekonomi dan/atau Instansi Pemerintah
(Pusat/Daerah) memiliki cukup anggaran untuk mengusahakan,
mempergunakan, atau memanfaatkan tanah sesuai keadaan
atau sifat dan tujuan pemberian haknya, maka akan meningkat
statusnya yang semula bukan merupakan objek tanah terlantar,
akan menjadi objek penertiban tanah terlantar.
Dengan memperhatikan bahwa uraian tersebut di atas, maka
yang termasuk objek tanah terlantar:

101 Tanah Asset Pemerintah. Yang berupa tanah menurut ketentuan Pasal 49 UU
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara harus disertipikatkan
atas nama pemerintah RI/Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Yang
termasuk dalam pengertian tanah asset pemerintah/pemerintah daerah adalah
a. tanah-tanah bukan pihak lain dan yang telah dikuasai secara fisik ileh instansi
pemerintah; b. tanah-tanah bukan pihak lain yang dikelola dan dipelihara/
dirawat dengan dana dari isntansi Pemerintah; c. Tanah-tanah bukan pihak
lain yang telah terdaftar dalam Daftar Inventaris Instansi Pemerintah yang
bersangkutan; d. Tanah-tanah sebagaimana tersebut pada huruf a s/d b dan
c, baik yang sudah ada sertipikatnya maupun yang belum ada sertipikatn
tanahnya; e. tanah yang secara fisik dikuasai atau digunakan/dimanfaatkan oleh
pihak lain berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pihak lain dengan
instansi Pemerintah dimaksud. Sedangkan tanah yang tidak termasuk asset
Pemerintah, yaitu tanah kepunyaan pihak lain yang dikuasai atau dimanfaatkan/
digunakan oleh instansi Pemerintah, atau sering dipakai istilah “tanah dalam
penguasaan”. Terhadap tanah yang demikian perlu dilakukan penelitian lebih
lanjut, apakah status tanahnya berstatus tanah Negara atau tanah hak. Jika
berstatus tanah Negara, maka perlu dijadikan asset Pemerintah dan diajukan
permohonan hak atas tanahnya kepada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota
setempat. Sarjita, (2005), Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era otonomi
Daerah, Yogyakarta, Tugujogja Pustaka: 41-42. Kemudian untuk pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah pengaturanya dilakukan dengan PP Nomor 6
Tahun 2006 Jo. PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6
Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

160