Page 170 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Berkelanjutan, sebagai Lahan Cadangan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, pengambilalihan dapat dilakukan oleh Negara
tanpa kompensasi dan selanjutnya dijadikan objek reforma agraria
untuk didistribusikan kepada petani tanpa lahan atau berlahan
sempit yang dapat memanfaatkannya untuk lahan pertanian
Pangan Pokok. Sehubungan dengan itu, masyarakat berperan dalam
pengawasan tanah terlantar dengan melaporkan pemanfaatan lahan
yang dinilai diterlantarkan untuk diusulkan sebagai LCPPB.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan
perlindungan dan pemberdayaan serta insentif yang sesuai kepada petani
yang memiliki hak atas tanah yang ingin memanfaatkan tanahnya untuk
pertanian Pangan Pokok, tetapi miskin dan memiliki keterbatasan akses
terhadap factor-faktor produksi sehingga menelantarkan tanahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1996 tentang HGU,
HGB dan Hak Pakai Atas Tanah (Tambahan Lembaran Negara Tahun
1996 No. 58, TLN Nomor 3643). Tentang hapusnya sesuatu hak atas
tanah, seperti diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e: HGU, Pasal 35
ayat (1) huruf: HGB, dan Pasal 55 ayat (1) huruf e: Hak Pakai.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2004 tentang
Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45, TLN
Nomor 4385). PP ini lahir untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(2) UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. UU tersebut
dalam perkembangannya berdasarkan ketentuapn Pasal 79 UU Nomor
26 Tahun 2007dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal
6 PP tersebut, menyatakan bahwa Kebijakan Penatagunaan tanah
diselenggarakan terhadap: a. bidang-bidang tanah yang sudah ada
haknya baik yang sudah atau belum terdfatar; b. tanah Negara; c. tanah
ulayat masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 7 ayat (1) Terhadap tanah-tanah tersebut di atas, penggunaan
dan pemanfaatan tanahnya harus sesuai dengan RTRW; ayat (2)
Kesesuaian penggunaan dan pemanfaatan tanah terhadap RTRW

155