Page 168 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Ketetapan MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dalam Pasal 2
disebutkan bahwa Pembaruan Agraria mencakup suatu proses
yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya
agria, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian huku dan
perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh
rakyat Indonesia. Demikian pula dalam Pasal 4 huruf h, disebutkan
bahwa melaksanakan fungsi sosial, kelestarian dan fungsi ekojologis
sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 atau sering disebut dengan
UUPA (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, TLN No. 2043),
pada Pasal 6, menyatakan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai
fungsi sosial”. Rumusan Pasal tersebut mendapat penjelasan dalam
Penjelasan Umum, Angka Romawi II Angka 4 UUPA, yaitu hak atas
tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dapat dibenarkan,
bahwa tanahnya akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-
mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan
kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan
keadaannya dan sifat dari pada haknya, hingga bermanfaat bagi
baik kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun
bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Kemudian jika dikaitkan antara ketentuan Pasal 6 dengan Pasal
15 UUPA, maka semua hak atas tanah harus dipelihara baik-baik,
agar bertambah kesuburannya serta dicegah kerusakannya. Kewajiban
memelihara tanah tidak hanya menjadi beban pemilik atau pemegang
hak semata, melainkan menjadi beban pula dari setiap orang, badan
hukum atau instansi yang mempunyai suatu hubungan hukum
dengan tanah. Oleh karena itu, maka hak atas tanah hapus dengan
sendirinya apabila tanahnya diterlantarkan. Sebagaimana diatur dalam:
1) Pasal 27 huruf a angka 3: Hak Milik; 2) Pasal 34 huruf e: HGU; 3)
Pasal 40 huruf e: HGB.

153