Page 167 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

UUPA bercorak “dwitunggal”. Sementara Maria S.W Sumardjono
94
menekankan bahwa hubungan atau relasi antara orang perorangan dan
masyarakat dalam kaitannya dengan tanah, bersifat kedwitunggalan
yang tidak dapat dipisahkan. Sedangkan untuk memberi isi dan ukuran
dari fungsi sosial, menurut Sunarjati Hartono, maka dalam pelaksanaan
hak milik atas tanah harus memperhatikan empat azas, yaitu: 1) azas
manfaat; 2) azas usaha bersama dan kekeluargaan; 3) azas demokrasi;
dan 4) azas adil dan merata.
Konsekuensi lebih lanjut, jika secara nyata ditemukan pelanggaran
dari prinsip fungsi sosial, yaitu tanah diterlantarkan atau (ada unsur
kesengajaan untuk menelantarkan) tanah, maka hak atas tanah tersebut
95
kembali kepada hak menguasai dari Negara. Pernyataan lebih ekstrim
96
lagi dikemukakan oleh Ari Sukanti Hutagalung, yaitu apabila
kewajiban ini diabaikan Negara berwenang untuk membatalkan hak,
sehingga tanahnya menjadi tanah Negara. Dengan demikian pemegang
hak atas tanah tidak hanya mempunyai hak untuk menggunakan tanah
yang dikuasai-nya tetapi juga berkewajiban menggunakan tanahnya
sedemikian rupa sehingga baik secara langsung dan tidak langsung
memenuhi kepentingan umum.

Regulasi Kebijakan Penggunaan dan Pemanfaatan
Tanah
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 secara konstitusional telah
mengamanatkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung
di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat”.

94 Maria S.W. Sumardjono, (2001), Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan
Implementasi, Jakarta, Kompas: 42.
95 Iman Sutiknjo, (1980), Proses Terjadinya UUPA, Yogyakarta, Gadjah Mada
University Press: 61.
96 Arie Sukanti Hutagalung , (1985), Program Redistribusi Tanah Di Indonesia
Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Penguasaan Tanah Dan Pemilikan
Tanah, Jakarta, CV. Rajawali: 32.

152