Page 169 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya
P. 169
Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor
4437). Ketentuan Pasal 13 UU Nomor 32 Tahun 2004, menyatakan
bahwa Urusan Wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
provinsi… meliputi: a. perencanaan dan pengendalian pembangunan; b.
perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang; … k. pelayanan
pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota. Pasal 14, menyatakan
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah
untuk kabupaten/kota…meliputi: a. perencanaan dan pengendalian
pembangunan; b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan ruang;
… k. pelayanan pertanahan.
97
Undang Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009
Nomor 149, TLN Nomor 5068). Dalam Pasal 1 butir 22 disebutkan
bahwa tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh
Negara berupa HM, HGU, HGB, Hak Pakai, Hak Pengelolaan,
atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak
dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya
atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Pasal
29 ayat (3) menyatakan bahwa tanah terlantar merupakan salah satu
objek penyiapan lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran
Negara Tahun 2009 Nomor 149, TLN Nomor 5068). Pasal 29 ayat (4):
Tanah terlantar dapat dialihfungsikan menjadi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, apabila: a. tanah tersebut diberikan hak atas tanahnya
tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan,
dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian
haknya; atau b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak
dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.
Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 29 UU tersebut, dinyatakan
bahwa Untuk keperluan pengembangan Lahan Pertanian Pangan
97 Anonim, (2004), Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerag Dan Undang Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Jakarta, CV. Eka Jaya.
154
