Page 173 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

penelantaran tanah semakin menimbulkan kesenjangan sosial,
ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas
lingkungan; Kedua, Instrumen regulasi berupa peraturan
perundang-undangan yang telah ada yaitu PP Nomor 36 Tahun
1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar
beserta peraturan pelaksanaannya tidak dapat lagi dijadikan acuan
penyelesaian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar.
Namun secara politis sebenarnya ada tujuan yang lebih besar dan
luas serta strategis dengan diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun
2010 yaitu untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan Program
Pembaruan Agraria Nasional (PPAN). Di mana tanah terlantar
telah ditetapkan sebgai salah satu objek Reforma Agraria di
99
samping tanah Negara Bekas Hak Barat dan/atau Swapradja
dan tanah Negara lainnya, tanah Negara bekas HGU dan HGB
yang telah berakhir jangka waktu berlakunya hak dan tidak
diperpanjang; serta Tanah Negara Bekas Kawasan Hutan.
b. Pengertian Tanah Terlantar
Dalam PP ini tidak diatur secara jelas rumusan apa itu
pengertian tanah terlantar. Baik dalam Ketentuan Umum Pasal 1
yang biasanya menjelaskan istilah yang digunakan pada Pasal-pasal
berikutnya. Sebagai perbandingan pengertian tanah terlantar dapat
dilihat pada Pasal 1 butir 5 PP Nomor 36 tahun 1998 yang telah
dicabut, yaitu tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas
tanah [HM, HGU, HGB, HP], pemegang Hak Pengelolaan, atau
pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah [izin/
keputusan/surat dari pejabat yang berwenang yang menjadi
dasar penguasaan atas tanah] tetapi belum memperoleh hak
atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penjelasan secara lebih dalam mengenai pengertian tanah
terlantar, dapat diketemukan dalam Penjelasan Pasal 2 PP Nomor
11 Tahun 2010, yaitu apabila tanahnya: a. tidak diusahakan; b;
tidak dipergunakan atau c. tidak dimanfaatkan sesuai dengan
keadaan atau sifat dan tujuan haknya. d. tanah yang ada dasar

99 Sarjita, Tantangam RA Di Kawasan Timur Indonesia (Makalah disampaikan
pada Seminar Lingkar Belajar RA (LIBRA) Kerjasama STPN-Fakultas Ekonomi
Universitas Satya Wacana Salatiga, 4 Mei 2009): 7.

158