Page 176 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

1) Tanah HGU baik yang subjeknya Perseorangan maupun
Badan Hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia
dan berkedudukan di Indonesia.
2) Tanah Hak Pakai;
3) Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang pemegang haknya
perorangan dan mempunyai kemampuan dari segi ekonomi
untuk mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan
tanah akan tetapi dengan sengaja tidak mempergunakan
tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian
haknya.
4) Tanah Hak Guna Bangunan (HGB) yang pemegang haknya
berupa Badan Hukum (Perseroan Terbatas).
5) Tanah Yang dikuasai Pemerintah (Tanah asset Pemerintah)
dan mempunyai cukup anggaran untuk mengusahakan,
menggunakan dan memanfaatkan tanah akan tetapi dengan
sengaja tidak mempergunakan tanah sesuai dengan keadaan
atau sifat dan tujuan pemberian haknya.
6) Tanah Hak Pengelolaan.
7) Tanah-tanah yang dikuasai oleh pihak yang telah memperoleh
dasar penguasaan atas tanah [izin/keputusan/surat dari
pejabat yang berwenang yang menjadi dasar penguasaan
atas tanah] tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berkaitan dengan pembahasan tentang objek tanah terlantar
ini, masih harus diperjelas/dipertegas, bagimana dengan status
tanah asset Pemerintah Desa yang sering disebut dengan istilah
Tanah Kas Desa (TKD), tanah yang secara tidak sengaja tidak
diusahakan, dipergunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan
keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya, dikarenakan
tanah dihalang-halangi oleh pihak lain atau tanah masih dalam
sengketa/perkara baik yang belum atau yang sudah diajukan
melalui gugatan di Pengadilan, tanah hak ulayat masyarakat
hukum adat, dan tanah Negara. Hal ini perlu kami kemukakan
karena secara riil di lapang besar kemungkinan ditemukan tanah
yang terindikasi terlantar status tanahnya termasuk sebagaimana
diuraikan di atas.

161