Page 181 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

3. Peringatan 1 (satu) 1) Berdasarkan Peringatan I, II dan III Kakanwil BPN
Ketiga bulan sejak Provinsi melaporkan kepada Kepala BPN RI.
tanggal 2) Apabila Pemegang Hak Atas Tanah tetap tidak
penerbitan melaksanakan substansi (isi) Peringatan Ke-III, maka
Surat Kakanwil BPN Provinsi mengusulkan kepada Kepala
Peringatan BPN RI untuk ditetapkan tanah tersebut sebagai
III tanah terlantar.
3) Tanah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai
tanah terlantar, dinyatakan dalam keadaan status quo
sejak tanggal pengusulan sampai diterbitkannya SK
penetapan Tanah Terlantar. Konsekuensi hukumnya,
maka terhadap tanah yang bersangkutan tidak
dapat dilakukan perbuatan hukum (jual beli, tukar
menukar, dsbnya).
Tindakan konkret yang wajib dilakukan oleh pemegang hak
atas tanah, antara lain:
1) Mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan tanah se-
suai keadaan dan sifat serta tujuan pemberian haknya;
2) Dalam hal tanah yang digunakan tidak sesuai dengan sifat
dan tujuan pemberian haknya, pemegang HAT harus men-
gajukan permohonan perubahan hak atas tanah kepada
Kepala Kantor Pertanahan setempat sesuai peraturan yang
berlaku.
3) Mengajukan permohonan hak untuk dasar penguasaan atas
tanah mengusahakan, menggunakan dan memanfaatkan
tanahnya sesuai dengan izin/keputusan/surat dari pejabat
yang berwenang.

Sedangkan sanksi yang dapat dijatuhkan, yaitu ditetapkannya
tanah yang bersangkutan sebagai tanah terlantar, yang sekaligus
hapus haknya, putus hubungan hukum, dan tanahnya ditegaskan
dikuasai langsung oleh Negara.
Surat Peringatan Kakanwil BPN Provinsi Ke III yang
tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan oleh Pemegang HAT,
kemudian oleh Kakanwil BPN Provinsi diusulkan kepada Kepala
BPN RI, untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Apabila
memenuhi kriteria sebagai berikut: a) tidak menggunakan dan
menafaatkan tanahnya sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian
haknya; b) masih ada tanah yang belum diusahakan sesuai SK atau

166