Page 186 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

DPPD dapat melakukan fasilitasi dan pemberian saran serta
masukan kepada Pengelola Asset Barang Milik Daerah untuk
diberdayakan sesuai mekanisme dalam PP Nomor 6 Tahun 2006
Jo,. PP Nomor 38 Tahun 2008, yaitu melalui pola pemanfaatan
yang berupa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan
bangun guna serah dan bangun serah guna. Hal tersebut dapat
dilakukan mengingat asset Pemerintah/Pemerintah Daerah
tersebut, tentunya tidak digunakan untuk pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya. Dengan demikian, besar kemungkinan
sampai terjadi tanah asset Pemerintah Daerah menjadi tanah
yang terindikasi terlantar sangat kecil. Upaya fasilitasi oleh DPPD
tersebut dapat diberlakukan terhadap pula terhadap tanah-tanah
milik Pemerintah dan Pemerintah Desa yang ada di wilayah
Kabupaten Sleman
c. Keberadaan Panitia C yang tugas dan fungsinya melakukan
identifikasi dan penelitian lapang (fisik Tanah) yang terindikasi
terlantar, sebagaimana Kepanitian yang lain di bidang Pertanahan,
seperti Panitia Pemeriksaan Tanah A dan Panitia Pemeriksaan
Tanah B, Petugas Konstatasi, dan Tim Peneliti Tanah untuk dapat
bekerja secara maksimal harus didukung oleh tersedianya dana
untuk operasional. Sehubungan hal tersebut, dalam PP Nomor 13
Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif PNBP Yang Berlaku Pada BPN
ternyata belum mengakomodasi kebutuhan Panitia C. Tentunya
dana operasional Panitia C, tidak mungkin dikenakan/dibebankan
pada Pemegang Hak Atas Tanah. Dengan demikian perlu segera
dikeluarkan kebijakan dari Kepala BPN agar penertiban tanah
terlantar dapat segera diselenggarakan.
d. Selama tanah yang terindikasi terlantar diusulkan oleh Kepala
Kantor Wilayah BPN Provinsi kepada Kepala BPN, maka status
tanah tidak dapat dilakukan perbuatan hukum alias status quo.
Bagaimana jika hal tersebut, bukan merupakan perbuatan hukum
melainkan karena peristiwa hukum (pewarisan). Mengingat bahwa
hak atas tanah dapat beralih dan dialihkan. Perbuatan hukum
termasuk pada peralihan hak karena dialihkan ada kesengajaan dari
Pemegang haknya.

171