Page 187 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

e. Masalah hak keperdataan dari bekas pemegang hak atas tanah
yang tanahnya ditetapkan sebagai tanah terlantar. Pasal 9 ayat (2)
PP Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Dalam hal tanah
yang akan ditetapkan sebagai tanah terlantar merupakan tanah
hak (HM, HG, Hak Pakai) penetapan tanah terlantar memuat
juga penetapan haspusnya hak atas tanah, sekaligus memutuskan
hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai
langsung oleh Negara. Selanjutnya dalam Pasal 13 ayat (1): Tanah
yang ditetapkan sebagai tanah terlantar, dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkannya keputusan penetapan
tanah terlantar, wajib dikosongkan oleh bekas Pemegang Hak Atas
Benda-benda di atasnya dengan beban biaya yang bersangkutan.
Kemudian jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (2) serta
ayat (4) PP Nomor 40 tahun 1996, yang menyatakan bahwa
Dalam hal bangunan dan benda-benda masih diperlukan, maka
kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan
jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Ayat
(4) menyatakan jika bekas pemegang Hak Guna Bangunan lalai
dalam memenuhi kewajiban (membongkar bangunan dan benda-
benda yang ada di atasnya dan menyerahkannya kepada Negara
dalam keadaan kosong selambat-lambatnya dalam waktu satu
tahun sejak hapusnya HGB), maka bangunan dan benda-benda
yang ada di atasnya bekas HGB itu dibongkar oleh Pemerintah tas
biaya bekas pemegang HGB. Pengaturan substansi kedua regulasi
antara PP Nomor 11 Tahun 2010 dengan PP Nomor 40 Tahun
1996 tersebut menjadi kontra produktif.

f. Dalam penetapan tanah sebagai tanah terlantar oleh Kepala BPN-
RI yang dituangkan dalam bentuk SK Penetapan merupakan
salah satu bentuk produk hukum dari Keputusan Tata Usaha
Negara yang dapat menjadi Objek Gugatan di PTUN. Jika
dalam pelaksanaan identifikasi dan penel;itian tidak dilakukan
berdasarkan AAUPB atau tahapannya besar kemungkinan
bertentangan atau tidak sejalan dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, maka akan rawan terjadinya Gugatan di
PTUN. Dengan demikian efektifitas (keberlakuan) Substansi PP

172