Page 185 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah (DPPD) dapat segera
menangkap peluang tersebut untuk dijadikan sebagai objek dari
kewenangan Pemda Kabupaten di Bidang Pertanahan khususnya
berkaitan dengan Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah
Kosong. Dituangkan dalam bentuk kegiatan: 1) inventarisasi
dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman
pangan semusim; 2) Penetapan bidang-bidang tanah sebagai
tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan
semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian (sewa
menyewa, bagi hasil, kontrak dan/atau kerjasama operasional). 3)
Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman
pangan semusim dengan menguatamakan masyarakat setempat;
4) Melakukasn fasilitasi perjanjian kerjasama antara Pemegang
Hak Atas tanah dengan Pihak yang akan memanfaatkan tanah
kosong tersebut dihadapan dan diketahui Kepala Desa/Lurah
dan dikuatkan oleh Camat setempat; 5) serta Penanganan
masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong, jika
salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian. Adapun substansi
pengaturanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Pemanfaatan dan Penyelesaian Tanah Kosong.
Tentunya luas ruang lingkup/cakupannya disamping tanah-tanah
yang menjadi objek penertiban tanah terlantar, termasuk juga
tanah-tanah asset Pemda yang diperoleh atau berasal dari Fasum/
Fasos Pengembang Perumahan yang telah diserahkan kepada
Pemda sebagaimana diatur dengan Permedagri Nomor 9 Tahun
2009. Hasil pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi tersebut, pada
akhirnya dapat dijadikan embrio atau cikal bakal basis data tanah
di wilayah Kabupaten yang besar kemungkinan termasuk indikasi
tanah terlantar. Karena Data informasi tanah yang terindikasi
terlantar dapat berasal dari laporan dari Dinas/Kantor Pemerintah
Daerah.
b. Terhadap tanah asset Pemerintah dan Pemerintah Daerah
yang tidak dengan sengaja, tidak diusahakan, dipergunakan,
dimanfaatkan karena keterbatasan anggaran yang tersedia pada
APBN/APBD yang bersangkutan. Pemerintah Daerah melalui

170