Page 184 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

pertanahan. Ada delapan kewenangan di bidang pertanahan yang
didesentralisasikan dan satu kewenangan yang ditugas perbantuan
(medebewind). Kewenagan tersebut di atas, khususnya yang bukan
tugas perbantuan (medebewind) secara hukum berdasarkan PP Nomor
38 tahun 2007 telah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota,
namun dalam perkembangannya belum semua Pemerintah Kabupaten/
Kota telah melaksanakan kewenangan tersebut. Sebagai contoh, pada
Pemerintah Kabupaten Sleman dengan Struktur Organisasi Dinas
Pengendalian Pertanahan Daerah yang dibentuk berdasarkan Perda
Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman tertanggal 4 Agustus 2009, baru
dapat menyelenggarakan kewenangan Izin Lokasi, Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum, dan Perencanaan Penggunaan Tanah
Wilayah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, masih ada beberapa
kewenangan yang belum dapat dilaksanakan/tertangani secara baik dan
utuh. Namun secara kelembagaan/institusi sudah menunjukan suatu
keberhasilan/kemajuan yang semula dari Perangkat Organisasi yang
berbentuk Badan Pengendalian Pertanahan Daerah (BPPD) sekarang
telah meningkat menjadi Dinas Pengendalian Pertanahan Daerah
(DPPD).
Melihat peluang yang ada, dari implementasi PP Nomor 11
Tahun 2010 muncul beberapa permasalahan, antara lain:
a. Masih terdapat beberapa objek dari tanah yang terindikasi terlantar,
tetapi oleh PP tersebut tidak dijadikan sebagai objek identifikasi
tanah terlantar. Sebagai contoh, terhadap status tanah yang
merupakan asset Pemerintah Desa yang berupa Tanah Kas Desa
(TKD), tanah Negara, Tanah Asset Pemerintah yang dikarenakan
keterbatasan anggaran tidak sengaja dan tidak diusahakan,
dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai sifat dan tujuan pemberian
haknya, serta Tanah HM atau HGB atas nama perseorangan yang
secara tidak sengaja tidak dipergunakan sesuai dengan keadaan
atau sifat dan tujuan pemberian haknya sehingga tidak dijadikan/
dikecualikan sebagai objek identifikasi tanah terlantar. Terhadap
persoalan tersebut, Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah

169