Page 188 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Nomor 11 Tahun 2010 akan diuji oleh Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara sengketa TUN, pada saat mengajukan gugatan
yang berupa Keputusan Kepala BPN-RI tentang Penetapan Tanah
Sebagai Tanah Terlantar.

Penutup
Dari beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa secara
politis pertimbangan dikeluarkannya PP Nomor 11 Tahun2010
difokuskan untuk menunjang keberhasilan Reforma Agraria, dimana
tanah terlantar merupakan salah satu objeknya. Regulasi substansi
penertiban Tanah terlantar masih terdapat beberapa persoalan, antara
lain objeknya yang masih sangat terbatas, kriteria tanah diindikasikan
sebagai tanah terlantar yang disebabkan karena tanah dalam sengketa/
perkara, belum menampung peralihan hak dikarenakan peristiwa
hukum, masalah hak keperdataan bekas pemegang hak atas tanah,
serta pengaturan biaya operasional Panitia C yang belum diatur dalam
PP Nomor 13 Tahun 2010, rawan terjadinya gugatan produk hukum
berupa SK Penetapan sebagai Tanah Terlantar di Pengadilan Tata Usaha
Negara. Peran Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang dimiliki
olehnya di bidang pertanahan, dapat dioptimalkan untuk bersinergi
dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dengan cara melakukan
inventarisasi dan identifikasi pemanfaatan tanah kosong yang dapat
digunakan sebagai basis data awal pendataan tanah terlantar di wilayah
Kabupaten/Kota.

173