Page 171 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

ditentukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis yang
ditetapkan oleh Pemerintah. Ayat (3) Pedoman, standar dan kriteria
teknis tersebut, dijabarkan lebih lanjut oleh Pemerintah Kabupaten/
Kota dengan kondisi wilayah masing-masing. Ayat (4) Penggunaan
tanah yang tidak sesuai dengan RTRW tidak dapat diperluas atau
dikembangkan penggunaannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran
Negara Tahun 2007 Nomor 82, TLN No.4737). Dalam Pasal 7
disebutkan bahwa Urusan wajib sebagaimana dimaksud dlam Pasal 6
meliputi: a. pendidikan; ….,; r. pertanahan; dstnya.

Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan sebagaimaa
tercantum dalam Lampiran I meliputi: 1) Izin Lokasi; 2) Pengadaan
98
Tanah Untuk Kepentingan Umum; 3) Penyelesaian Sengketa Tanah
garapan; 4) Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah
Untuk Pembangunan; 5). Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi
Tanah, serta ganti Kerugian tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
Absente; 6) Penetapan Tanah Ulayat; 7) Pemanfaatan dan Penyelesaian
Masalah Tanah Kosong; 8) Ijin Membuka Tanah (tugas perbantuan/
medebewind); 9). Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kabupaten/
Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban
dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (LN Tahun 2010 Nomor 16, TLN
Nomor 5098), dalam Pasal 19 PP tersebut menyatakan mencabut
dan menyatakan tidak berlaku PP Nomor 36 Tahun 1998 tentang
Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar serta peraturan
pelaksanaannya.
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010

98 Anonim, (2007), Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,
Bandung, Fokus Media: 215-226.

156