Page 172 - Beberapa Pemikiran Status Tanah dan Dinamikanya

Nomor 21, TLN Nomor 5103). Yang dimaksud pengertian ruang
dalam PP tersebut adalah meliputi: a) ruang darat; b) ruang laut; dan
c) ruang udara, termasuk ruang di dalam tubuh bumi sebagai satu
kesatuan wilayah tempat manusia dan makluk lain hidup, melakukan
kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Dalam PP tersebut
juga dilakukan pengaturan mengenai Penyusunan dan Penetapan
RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kabupaten, RTRW Kota,
Rencana Rinci Tata Ruang, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan,
Rencana tata Ruang Kawasan Strategis, Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR), RTR Kawasan Perkotaan, RTR Kawasan Perdesaan, RTR
Kawasan Agropolitan. Khusus untuk Pedoman Penyusunan RTRW
Kabupaten diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
16/PRT/W/2009 tertanggal 27 Juli 2009.
Kemudian untuk pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang,
dilakukan melalui instrumen berupa pengaturan zonasi, perizinan,
pemberian insentif dan disinsentif dan pengenaan sanksi. Izin dalam
lingkup pemanfaatan dapat diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
berupa: a. izin prinsip; b. izin lokasi; c. izin penggunaan pemanfaatan
tanah; dan d. izin mendirikan bangunan; serta e. izin lain berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun
1998 tentang Pemanfaatan Tanah Kosong Untuk Tanaman Pangan.

Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Penertiban Tanah Terlantar. Peraturan Ka. BPN ini dalam Pasal
28 telah menyatakan tidak berlaku Keputusan Ka. BPN Nomor 24
Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 36 Tahun
1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar.

Profil PP Nomor 11 Tahun 2010 tentang P2T2

a. Dasar Pertimbangan Penerbitan PP Nomor 11 Tahun 2010
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 diterbitkan
berdasarkan pertimbangan utama, Pertama, bahwa kondisi

157