Page 50 - Modul Ajar IPS 8 Genap
P. 50

Selain  ancaman  yang  berasal  dari  luar,  bangsa  Indonesia
                    menghadapi  gangguan  keamanan  yang  berasal  dari  dalam.  Salah
                    satunya yaitu pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Kondisi politik
                    dan keamananan yang belum stabil, ditambah dengan kondisi sumber
                    daya  manusia  yang  masih  rendah,  mengakibatkan  lambatnya

                    perkembangan perekonomian Indonesia pada saat itu.

                       Ketidakstabilan  kondisi  politik  menyebabkan  Indonesia  mengalami
                    hiperinflasi.  Hiperinflasi  terjadi  karena  mata  uang  Jepang  beredar
                    sangat banyak, sedangkan Indonesia belum memiliki mata uang sendiri
                    sebagai pengganti. Selain inflasi, kas negara pun kosong, pajak dan bea

                    masuk  sangat  kecil.  Untuk  mengatasi  masalah  ini,  pemerintah
                    mengambil  kebijakan  berlakunya  mata  uang  De Javasche  Bank,  mata
                    uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang pendudukan Jepang.

                       Belanda melakukan blokade ekonomi yang menutup akses ekspor impor
                    Indonesia pada tahun 1945. Produk buatan Indonesia tidak dapat dikirim
                    keluar negeri dan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat diproduksi

                    dalam negeri tidak dapat terpenuhi. Belanda melakukan blokade ekonomi
                    dengan tujuan meruntuhkan perekonomian Indonesia. Kondisi tersebut
                    semakin  memperparah keadaan  perekonomian  Indonesia.  Berbagai  upaya
                    dilakukan untuk menguatkan dan meningkatkan perekonomian negara.


                    Upaya  yang  dilakukan  pemerintahan  Indonesia  pada  awal

                    kemerdekaan untuk memperbaiki perekonomian diantaranya adalah:

                ■   Melaksanakan Program Pinjaman Nasional
                    Program pinjaman nasional dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Ir.
                    Surachman dengan persetujuan dari Badan Pekerja Komite Nasional
                    Indonesia  Pusat  (BP-KNIP).  Pinjaman  yang  direncanakan  sebanyak  1

                    miliar rupiah dan dibagi atas dua tahap. Pinjaman akan dibayar kembali
                    selambat-  lambatnya  dalam  tempo  40  tahun.  Kesuksesan  program
                    pinjaman nasional tahap pertama dikarenakan dukungan penuh dari
                    rakyat.
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55