Page 55 - Modul Ajar IPS 8 Genap

■ Nasionalisasi Perusahan Asing
Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak

milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih sebagai milik
pemerintah Republik Indonesia. Perusahaan nasional dengan dukungan
dari pemerintah mulai dapat mengisi celah-celah dalam pasar,
meskipun belum mampu menghasilkan produk dengan lebih baik.

c. Bagaimana kondisi perekonomian pada masa Demokrasi
Terpimpin?

Menurut kalian, apa penyebab Presiden Sukarno membacakan Dekrit
Presiden tersebut? Tujuannya yaitu membubarkan Dewan Konstituante,
kembali ke UUD 1945, tidak berlakunya UUD Sementara (1950),

dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan
Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan
dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 juga
menandai bangsa Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin.

Pemerintah berupaya mengatasi permasalahan ekonomi yang terjadi
sejak masa Demokrasi Parlementer. Kondisi tersebut diperburuk oleh
karena dinamika politik yang terjadi, diantaranya konfrontasi dengan

Malaysia, pembebasan Irian Barat, dan Peristiwa G30S. Presiden Sukarno
mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung
mengatur perekonomian. Alat-alat produksi dan distribusi vital dikuasai
oleh negara.

Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki
kondisi ekonomi antara lain adalah sebagai berikut:

■ Pembentukan Dewan Perancang Nasional (Depernas)
Dewan Perancang Nasional (Depernas) dibentuk berdasarkan
Undang- Undang No. 80 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah No.
2 Tahun 1958. Tugas dewan ini adalah menyiapkan rancangan

undang-undang pembangunan nasional yang berencana serta menilai
pelaksanaan pembangunan tersebut. Depernas diganti namanya
menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ketuanya dijabat secara langsung oleh Presiden Sukarno. Tugas

badan ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang dan
jangka pendek secara nasional dan daerah, mengawasi dan menilai
pelaksanaan pembangunan, dan menyiapkan serta menilai hasil kerja
mandataris untuk MPRS.