Page 58 - Modul Ajar IPS 8 Genap

3. Bagaimana Kehidupan Ekonomi pada Masa Reformasi?

Setelah kalian mempelajari kondisi perekonomian pada masa Orde baru,
akan kita lanjutkan dengan kondisi ekonomi pada masa Reformasi. Setelah
berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dinilai sudah tidak sesuai

dengan cita-cita bangsa Indonesia, masyarakat menghendaki adanya
perubahan dan peningkatan kualitas demokrasi seiring dengan kemajuan
prosedur demokrasi. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada 1998

merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang
politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan
keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter sangat
terpuruk.
Krisis keuangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 terus

berlanjut. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah yang semula
Rp2.500 pada tahun 1997 menjadi Rp15.000 pada bulan Juni 1998.
Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Banyak

perusahaan dalam negeri yang melakukan pinjaman luar negeri dalam kurs
dolar Amerika kesulitan membayar pinjaman, karena nilai tukar rupiah
terhadap dolar Amerika lemah. Angka pemutusan kerja meningkat
disebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghematan atau
menghentikan kegiatan usaha (bangkrut). Angka kemiskinan bertambah,

harga-harga kebutuhan pokok naik tidak terkendali, dan biaya hidup
makin tinggi.

Upaya pemulihan ekonomi negara terus dilakukan oleh pemerintah.
Masing-masing periode pemerintahan memiliki cara yang berbeda untuk
memulihkan perekonomian negara.

Kalian telah mempelajari perkembangan ekonomi Indonesia dari awal
kemerdekaan hingga Reformasi serta kebijakan perekonomiannya. Setiap
masa kepemimpinan punya kebijakan masing-masing dan berperan besar

dalam peningkatan ekonomi negara. Kebijakan masa Orde Baru yang dinilai
otoriter dan terpusat (sentralistik) telah melahirkan kebijakan otonomi
daerah. Kebijakan tersebut memberikan wewenang kepada daerah untuk
mengelola daerahnya dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-

masing daerah. Otomoni daerah melahirkan Badan Usaha Milik Daerah
(BUMD) untuk mengelola daerahnya masing-masing.