Page 19 - monitoring Isu 14-20 februari 2022

Isu
Isu
Isu
#2
#2
Kemenaker: Dana JHT #2
di BPJS Ketenagakerjaan Dijamin
Pemerintah dan Diaudit

Kronologis

(12/2) - Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia)
mengecam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2
Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat
Jaminan Hari Tua (JHT).
Sebab, atas terbitnya aturan tersebut maka manfaat JHT baru bisa
dicairkan secara penuh apabila peserta BPJS Ketenagakerjaan berusia 56
tahun.
Dia menduga dipaksakannya Permenaker2/2022yang membuat manfaat
JHT baru dapat dicairkan ketika pekerja memasuki usia pensiun 56 tahun
karena BPJS Ketenagakerjaan tidak profesional dalam mengelola dana
nasabahnya. Menurutnya ada kemungkinan BPJS Ketenagakerjaan tidak
memiliki dana yang cukup dari pengembangan dana peserta. Hal itu
menyebabkannya berpotensi gagal bayar terhadap hak-hak pekerja yang
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
ASPEK Indonesia mendesak pemerintah untuk membatalkan Permenaker
2/2022, dan kembali pada Permenaker 19/2015. Dalam Permenaker
yang lama, manfaat JHT dapat dicairkan untuk pekerja yang berhenti
bekerja, baik karena mengundurkan diri maupun karena terkena PHK.
Dana akan dibayarkan secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa
tunggu 1 bulan terhitung sejak tanggal pengunduran diri atau tanggal
PHK.
(14/2) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan dana
kelolaan dari para peserta BPJS Ketenagakerjaan akan tetap aman. Hal itu
karena dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan selalu diaudit dan
pemerintah menjadi penjaminnya. Hal itu diungkapkan Dirjen
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI-Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri, yang
sekaligus menjawab kekhawatiran masyarakat terkait dana Jaminan Hari