Page 21 - monitoring Isu 14-20 februari 2022

Isu
Isu
Isu
#3
#3
Pemerintah Tertibkan #3
Belanja Produk Dalam Negeri dan UMKM

Kronologis

(12/2) Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin terus
mendorong pelaku UMK ini dapat masuk ke dalam ekosistem pengadaan
barang/jasa yang dikembangkan LKPP melalui Katalog Elektronik (E-
Catalogue) dan Toko Daring. Puteri juga meminta LKPP untuk mendorong
pemerintah daerah agar mengoptimalkan Katalog Elektronik Lokal dalam
pengadaan belanja di daerah. Puteri juga mengimbau untuk
mengoptimalkan program Toko Daring yang dikembangkan LKPP.
(12/2) Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas mengakui penerapan
Katalog Elektronik Lokal masih mengalami sejumlah kendala karena
syaratnya ketat, dimana di dalam UKPBJ-nya mensyaratkan level 3. ASN-
nya terbatas., jika ini menijadi syarat baku untuk mengelola e-catalogue,
maka banyak daerah yang tidak mampu.
(15/2) Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Luhut Binsar Pandjaitan meminta pemerintah pusat dan daerah untuk
mengoptimalkan pembelian produk dalam negeri, terutama produk dari
UMKM/IKM/Artisan guna menyukseskan program Bangga Buatan
Indonesia dengan target pembelian sebesar Rp400 Triliun melalui e-
katalog dan toko daring pada 2022.
Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, kata Luhut, hal ini berpotensi
meningkatkan ekonomi nasional sebesar 3,79 persen. Luhut mengatakan
belanja pemerintah wajib untuk produk dalam negeri, termasuk belanja
barang dan jasa, tapi jika ada impor maka hal tersebut adalah
pengecualian. Dia menegaskan kementerian/lembaga yang
mengusulkan impor harus menyampaikan kebijakan, program, dan
langkah pengurangan impor tersebut hingga 2023.
Menko Luhut mengoordinasikan
1. Kominfo, Kemenhub, Kemenkes, Kemenperin, Kemenkeu, Bappenas,
Kemendikbudristek, KemenPAN-RB, dan LKPP agar menyusun roadmap
perbaikan ekosistem pengadaan barang/jasa, guna pembelian produk