Page 22 - monitoring Isu 14-20 februari 2022

Isu
Isu
Isu
#3
#3
Pemerintah Tertibkan #3
Belanja Produk Dalam Negeri dan UMKM

Kronologis

dalam negeri sebesar Rp400 Triliun melalui e-Katalog & toko daring oleh
Pemerintah Pusat dan Daerah pada 2022 dan menyusun skema auto-
freezing bagi produk-produk impor.
2. Kemenkeu, KemenpanRB, dan LKPP menyusun aturan insentif dan
disintensif untuk produk dalam negeri dan mengurangi pembelian
produk-produk impor.
3. BPKP, BPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan LKPP menyusun mekanisme
pengawasan bagi belanja produk dalam negeri.
4. Kemeninves/BKPM, Kemenperin, Kemendagri, dan LKPP melakukan
integrasi data untuk memudahkan pemantauan mulai dari perencanaan
hingga pembelian produk dalam negeri
(15/2) Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate juga
menyatakan dukungan penuh atas kebijakan ini dengan memonitor
platform-platform teknologi agar market place nya mengutamakan
produk-produk dalam negeri, terutama UMKM.
(15/2) Deputi Hukum dan Penyelesaian Sanggah Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Setya
Budi Arijanta mengatakan pada 2021 realisasi belanja industri dalam
negeri masih rendah, yakni tidak sampai 31 persen dari Rp1.200
triliun.Ketentuan belanja pemerintah jelas, apabila kebutuhan semua
pemda sudah bisa dipenuhi oleh produk dalam negeri maka tidak boleh
impor. Pemerintah harus diawasi dan diberi sanksi jika program ini tidak
dilaksanakan.
(15/2) Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam
Negeri (Pusat P3DN) Kementerian Perindustrian (Kemenperin),
Nila Kumalasari menyebut produk dalam negeri yang paling potensial
untuk belanja pemerintah adalah kebutuhan konstruksi, alat kesehatan,
elektronik, dan peralatan perkantoran.